Dilarang Jualan, Ini Kata TikTok Indonesia: Berharap Pemerintah Pertimbangkan Dampaknya bagi Penjual Lokal

Arti “Menyala Abangku” Viral TikTok

Jakarta, Zonamalang.com – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk merevisi peraturan terkait bisnis online, termasuk revisi Permendag No 50 Tahun 2020 yang mengatur tentang izin usaha, periklanan, pengawasan pelaku usaha, dan perdagangan melalui sistem elektronik.

TikTok, platform media sosial populer, telah menyampaikan tanggapannya terhadap perubahan aturan ini, khususnya yang berkaitan dengan layanan TikTok Shop.

Menurut juru bicara TikTok Indonesia, mereka telah menerima banyak keluhan dari penjual lokal yang meminta penjelasan lebih lanjut tentang peraturan baru ini.

Advertisement

Penjual ingin lebih memahami dampak yang mungkin ditimbulkan oleh peraturan ini, mengingat bahwa social commerce, di mana penjual bekerja sama dengan kreator lokal untuk meningkatkan lalu lintas ke toko online mereka, adalah solusi nyata bagi UMKM.

“Sejak diumumkan, kami telah mendengar banyak keluhan dari penjual lokal yang ingin memahami lebih jelas tentang peraturan baru ini,” kata juru bicara TikTok Indonesia dalam pernyataannya seperti dikutip dari CNBC Indonesia pada Senin (25/9/2023).

TikTok menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi berharap pemerintah akan mempertimbangkan dampak aturan ini terhadap 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator afiliasi yang menggunakan TikTok Shop.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya menjelaskan bahwa revisi Permendag akan mencakup tata kelola sistem perdagangan digital. Poin penting adalah bahwa media sosial hanya boleh digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi langsung.

Advertisement

“Social commerce hanya boleh digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, tidak boleh melakukan transaksi langsung, seperti iklan di televisi. Televisi memungkinkan iklan, tetapi tidak menerima pembayaran langsung. Media sosial adalah platform digital yang fungsinya untuk mempromosikan,” kata Zulhas.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa media sosial dan e-commerce harus dipisahkan untuk mencegah satu perusahaan menguasai algoritma, serta media sosial tidak dapat menjadi produsen produk.

Aturan ini mencakup persyaratan kualifikasi produk impor, seperti sertifikasi halal, izin BPOM, dan standar kualitas produk elektronik. Transaksi produk impor dari e-commerce juga ditetapkan memiliki nilai minimal sebesar US$100.***

Follow Zona Malang di Google News dan Channel WhatsApp, kemudian ikuti atau follow dengan klik ikon dan dapatkan notifikasi berita setiap saat.
Berita Terkait