Guru Paksa Cukur Rambut 19 Siswi Karena Masalah Ciput Hijab di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan Dipidanakan

Guru Paksa Cukur Rambut 19 Siswi Karena Masalah Ciput Hijab di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan (Foto/kompas)

Surabaya, Zonamalang.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dengan tegas mengecam tindakan pembotakan rambut yang dialami oleh 19 siswi kelas IX di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan. Tindakan ini dilakukan oleh seorang guru berinisial EN pada Rabu (23/8/2023).

Habibus Shalihin, Kepala Bidang Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, menekankan bahwa hak anak untuk hidup dan berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip ‘The Right to Survival and Development,’ juga mencakup hak atas pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan fisik maupun psikis. Ini berlaku saat anak berada di lingkungan satuan pendidikan.

Pembotakan rambut yang terjadi di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, menurut Habibus, menciptakan dampak psikis yang merugikan anak-anak yang menjadi korban tindakan tersebut. Khususnya oleh guru berinisial EN yang melakukan aksi kekerasan tersebut.

Advertisement

Habibus menyatakan bahwa lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk mendapatkan hak pendidikan mereka. Tindakan oknum guru EN yang memaksa pembotakan rambut siswinya dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan.

Kasus ini juga dianggap melanggar Pasal 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam konteks ini termasuk perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis pada anak.

Dalam kasus ini, negara, melalui pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Salah satu tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah menegakkan sanksi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada guru yang melakukan tindakan pembotakan ini mengacu pada Pasal 80 ayat (1) UU 35 Tahun 2014. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta.

Advertisement

Tindakan pembotakan rambut yang dilakukan oleh guru EN kepada siswi-siswinya juga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pencukuran rambut paksa yang melibatkan kontak fisik dengan alat bantu mesin cukur masuk dalam kategori kekerasan fisik.

LBH Surabaya menyoroti kasus ini untuk memastikan hak dan keselamatan anak-anak terlindungi serta meminta pemerintah untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan ini.***

Follow Zona Malang di Google News dan Channel WhatsApp, kemudian ikuti atau follow dengan klik ikon dan dapatkan notifikasi berita setiap saat.
Berita Terkait