MALANG, Zona Malang – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menjadi sorotan publik setelah beredar video viral yang memperlihatkannya menerima sebuah amplop coklat saat rapat kerja dengan Pertamina pada Selasa (11/3/2025). Menanggapi hal ini, Herman langsung melakukan klarifikasi terkait kejadian tersebut.
Dalam klarifikasinya, Herman menegaskan bahwa ia tidak menerima amplop coklat saat rapat dengan Pertamina. Ia mengultimatum pengunggah video viral tersebut untuk segera menghapus potongan video yang bernarasi mengenai dirinya menerima amplop. Herman menjelaskan bahwa pada saat itu, ada sekretariat DPR yang menyodorkan dokumen untuk penandatanganan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang belum diambilnya minggu lalu.
“Memang ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu saya tidak sempat. Karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana,” jelas Herman.
Herman menyoroti bahwa narasi video viral di media sosial yang menyebutkan dirinya menerima amplop sogokan merupakan fitnah keji. Ia mengaku telah mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut di laman media sosial X dan TikTok.
“Kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu. Menurut saya itu adalah fitnah yang keji,” ungkap Herman.
Terkait hal ini, Herman menegaskan bahwa ia siap melawan fitnah keji yang menyebutnya menerima sogokan amplop coklat. Ia menyatakan bahwa persoalan ini menyangkut kredibilitas Komisi VI DPR, sehingga ia tidak segan untuk melawan.
“Karena itu, saya siap melawan, karena tidak ada hal-hal yang seperti apa dituduhkan, itu adalah fitnah. Di bulan puasa ini fitnahnya berkali lipat, maka itu saya mendoakan semoga kembali ke jalan yang benar,” tegas Herman.
Selain itu, Herman juga menyampaikan bahwa ia telah melakukan kritik terhadap proxy-proxy yang dianggap melakukan tindakan melanggar hukum dan korupsi. Ia menyatakan bahwa jika ada oknum yang terbukti melakukan tindakan tersebut, maka ia setuju agar ditindaklanjuti oleh aparat hukum.
Dalam klarifikasinya, Herman mengharapkan agar pembuat video konten tersebut dapat mendengar pernyataan klarifikasinya dan segera menghapus potongan video yang dianggap fitnah keji tersebut. Ia berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan demi menjaga kredibilitas Komisi VI DPR.
Terlepas dari itu, kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait integritas anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan adil, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat ini dapat terjaga.
