MALANG, Zona Malang – Mahkamah Agung (MA) saat ini menghadapi kekurangan hakim yang cukup signifikan di peradilan umum. Berdasarkan data per 12 Maret 2025, MA hanya memiliki 4.610 hakim yang bertugas, sementara kebutuhan hakim mencapai 6.565 orang.
Yanto, Juru Bicara Mahkamah Agung, mengungkapkan bahwa MA telah menyiapkan 925 calon hakim yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Proses seleksi hakim dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas para calon hakim yang terpilih.
“Proses seleksi hakim sangat selektif dan murni, bahkan banyak anak petinggi Mahkamah Agung yang tidak lulus,” jelas Yanto. Rekrutmen melibatkan berbagai tahapan, termasuk tes kemampuan dasar, psikotes, dan wawancara teknis oleh MA.
Kekurangan hakim ini berdampak pada meningkatnya beban kerja serta distribusi yang tidak merata di berbagai daerah. “Hakim yang bertugas di daerah dengan jumlah perkara tinggi menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian perkara,” ungkap Yanto.
Untuk mengatasi kekurangan ini, MA memadatkan pendidikan calon hakim menjadi dua tahun. Sebelumnya, pendidikan hakim berlangsung selama lebih dari empat tahun sebelum akhirnya dapat diangkat sebagai hakim.
“MA terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan hakim dapat terpenuhi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan peradilan di seluruh Indonesia,” tambah Yanto.
Selain itu, MA juga melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat proses rekrutmen hakim. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan calon hakim.
“Kami sangat serius dalam memenuhi kebutuhan hakim di seluruh Indonesia. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, para pakar hukum menyoroti pentingnya pemerataan distribusi hakim di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menekankan bahwa kekurangan hakim di daerah-daerah tertentu dapat berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara dan akses masyarakat terhadap keadilan.
“Distribusi hakim yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan peradilan. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Agung untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Andi, seorang pengamat hukum.
Upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi kekurangan hakim ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya hakim yang mencukupi dan terdistribusi secara merata, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan yang lebih baik.
