MALANG, Zona Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ratusan laporan gratifikasi yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 561 laporan dari 453 pelapor yang berasal dari 106 instansi.
“Jumlah objek gratifikasi yang dilaporkan sebanyak 605 dengan total nilai mencapai Rp341 juta. Dari jumlah tersebut, 520 laporan merupakan penerimaan gratifikasi, sementara 41 lainnya adalah penolakan gratifikasi,” ujar Budi.
Objek gratifikasi yang paling banyak dilaporkan berupa karangan bunga, hidangan, makanan dan minuman dengan nilai mencapai Rp211 juta. Selain itu, terdapat 182 objek berupa tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan sejenisnya senilai Rp112 juta, serta 16 objek gratifikasi berupa cinderamata atau plakat senilai Rp7 juta. Sementara sembilan objek lainnya berupa uang tunai, voucher, dan alat tukar senilai Rp9,9 juta, ada pula satu objek gratifikasi lain senilai Rp100 ribu.
“Seluruh laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan status gratifikasi. Apakah wajib dilaporkan dan diserahkan ke negara, atau termasuk kategori yang tidak wajib lapor,” ujar Budi menjelaskan.
KPK mengapresiasi langkah para aparatur sipil negara (ASN) yang telah melaporkan gratifikasi, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan. Menurut Budi, ini adalah langkah penting dalam membangun budaya antikorupsi sejak dini.
“KPK juga mengingatkan bahwa pelaporan gratifikasi masih dibuka, mengingat batas waktu pelaporan maksimal adalah 30 hari kerja setelah gratifikasi diterima,” tambah Budi.
Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam memerangi praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh para ASN, diharapkan dapat membantu KPK dalam memetakan potensi-potensi gratifikasi yang terjadi, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
Selain itu, pelaporan gratifikasi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aparatur sipil negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan, sebagai upaya menjaga integritas dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
Ke depannya, KPK berharap agar semakin banyak ASN yang sadar akan pentingnya pelaporan gratifikasi. Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan pemerintahan.
Tidak hanya itu, KPK juga berharap agar masyarakat dapat turut serta dalam memerangi praktik gratifikasi. Dengan semakin banyaknya pelaporan gratifikasi, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
