MALANG, Zona Malang – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengungkapkan bahwa hingga April 2025, sebanyak 24 ribu orang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jumlah PHK pada awal 2025 ini sudah mencakup sepertiga dari jumlah PHK di tahun 2024 yang mencapai 77.965 orang.
Hal ini disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang membahas mengenai PHK di industri padat karya, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Yassierli menyebutkan bahwa sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.
“Saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24 ribu, jadi sudah sepertiga, belum lebih, sepertiga dari tahun 2024. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year-to-year gabungan itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat,” kata Yassierli di Ruang Rapat Komisi IX DPR, pada Senin (5/5/2025).
Menurut Yassierli, Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah PHK terbanyak pada awal 2025, yaitu sebanyak 10.692 orang. Sementara itu, PHK di Jakarta sebanyak 4.649 orang, dan PHK di Riau sebanyak 3.547 orang.
“Ini data PHK nasional, kita lihat potretnya 2020 Pandemi, jadi peak sebesar 386 ribu sekian 2024 naik 2023. Provinsi terbanyak PHK, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jakarta, dan Provinsi Riau,” ungkap Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli menambahkan bahwa jumlah PHK pada tahun 2020 mencapai 386.877 orang. Angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 127.085 orang, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 25.114 orang. Namun, PHK kembali naik pada tahun 2023 menjadi 64.855 orang, dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 77.965 orang.
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, terus berupaya untuk meminimalisir dampak PHK yang terjadi. Berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak PHK, serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Yassierli juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan PHK yang terjadi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan para pekerja.
“Kami terus berupaya untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencari solusi terbaik bagi mereka yang terdampak PHK. Kerja sama yang erat antara semua pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ini,” pungkas Yassierli.
