MALANG, Zona Malang – Pemerintah Indonesia telah menghadirkan sistem data terbaru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam proses penetapan penerima manfaat bansos.
Perubahan ini dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam kunjungannya ke Bandar Lampung pada 12 Mei 2025.
Gus Ipul menegaskan bahwa paradigma dalam pemberian bansos kini mengalami perubahan mendasar. Bantuan sosial tidak lagi hanya dipandang sebagai bentuk perlindungan sementara, tetapi juga sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah sistem basis data terbaru yang dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN dibentuk dengan tujuan menyempurnakan data sebelumnya (DTKS), agar lebih terintegrasi, komprehensif, dan relevan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
Salah satu pembaruan penting dari DTSEN adalah sistem klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil kesejahteraan. Desil 1-3 merupakan kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Sementara desil 4 ke atas adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih baik, yang tidak menjadi sasaran utama bansos reguler, namun tetap berpeluang mendapatkan bantuan lain yang disesuaikan dengan program-program pemerintah.
Untuk menjaga ketepatan data, verifikasi dan validasi DTSEN akan dilakukan secara triwulanan, yakni empat kali dalam setahun.
Terkait jadwal pencairan bansos, Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicairkan sebanyak empat kali dalam satu tahun (per triwulan), yaitu pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember 2025. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut juga sebagai Program Sembako, disalurkan setiap bulan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan.
Dalam perubahan ini, Kementerian Sosial juga mengubah peran pendamping PKH. Mereka kini tidak hanya mendampingi proses distribusi bantuan, tetapi juga ditugaskan untuk mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah menargetkan setiap pendamping dapat meluluskan minimal 10 KPM per tahun dari program bansos, melalui proses yang disebut graduasi.
KPM yang berhasil lulus dari kemiskinan akan diberi penghargaan dalam bentuk seremoni wisuda dengan menggunakan toga sebagai simbol keberhasilan mereka keluar dari garis kemiskinan.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial tahun 2025 berdasarkan data DTSEN terbaru, dapat mengakses laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Dengan penerapan DTSEN, diharapkan distribusi bantuan sosial di tahun 2025 menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
