MALANG, Zona Malang – Kualitas udara di Ibu Kota Jakarta saat ini dalam kondisi tidak sehat, khususnya bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQAir, Jakarta berada di peringkat kesebelas dunia dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai 114 pada Sabtu pagi ini (17/5/2025).
Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia saat ini adalah Lahore, Pakistan dengan AQI 171, diikuti oleh Kota Kuwait, Kuwait dengan AQI 160, dan Chengdu, China dengan AQI 158. Dubai, Uni Emirat Arab juga berada di urutan keempat dengan AQI 153.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa pihaknya akan belajar dari kota-kota besar lainnya, seperti Paris dan Bangkok, dalam menangani masalah polusi udara. Saat ini, Jakarta hanya memiliki 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), sementara Paris memiliki 400 SPKU dan Bangkok memiliki 1.000 SPKU.
“Ke depan, kami akan menambah jumlah SPKU agar dapat melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” ujar Asep. Ia menambahkan bahwa keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis.
Menurut Asep, penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi dapat lebih efektif. Ia menilai bahwa yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi langkah-langkah berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.
DLH DKI Jakarta menargetkan penambahan 1.000 sensor kualitas udara berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan dapat dilakukan secara lebih luas dan akurat. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam upaya perbaikan kualitas udara di Ibu Kota.
Permasalahan kualitas udara di Jakarta merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Dengan adanya rencana penambahan jumlah SPKU dan sensor kualitas udara berbiaya rendah, diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber-sumber polusi dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.
Selain itu, keterbukaan data juga menjadi kunci penting dalam upaya perbaikan kualitas udara. Dengan menyediakan data yang transparan, masyarakat dapat turut serta dalam memantau dan memberikan masukan untuk solusi yang lebih efektif.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota. Langkah-langkah yang diambil, seperti penambahan SPKU dan sensor kualitas udara, serta keterbukaan data, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan di Jakarta.
Upaya perbaikan kualitas udara di Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga, diharapkan masalah polusi udara di Ibu Kota dapat diatasi secara efektif.
