MALANG – Pinjaman online (pinjol) semakin digandrungi masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda seperti Gen Z dan milenial. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi daya tarik utama. Namun, di balik kemudahan tersebut, risiko gagal bayar juga mengintai, membawa konsekuensi serius seperti teror debt collector dan rusaknya reputasi kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai garda terdepan pengawasan sektor keuangan, mengambil langkah tegas dengan memperketat aturan pinjol. Tujuannya jelas, melindungi konsumen dan menciptakan ekosistem pendanaan digital yang sehat dan beretika.
OJK Perketat Aturan Penagihan Pinjol: Debt Collector Harus Taat Aturan!
Dalam roadmap penguatan industri fintech pendanaan, OJK memberikan lampu hijau bagi keberadaan debt collector, namun dengan catatan penting: harus patuh pada aturan dan etika yang ketat. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, menegaskan bahwa penyelenggara pinjol wajib memberikan penjelasan transparan mengenai prosedur pengembalian dana kepada nasabah. OJK dengan tegas melarang praktik penagihan yang menggunakan intimidasi, ancaman, atau unsur SARA. Penagihan juga hanya diperbolehkan hingga pukul 20.00 waktu setempat, menghormati waktu istirahat masyarakat. “Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penagihan yang melanggar norma dan etika,” tegas Agusman. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjol.
Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol: Tak Boleh Lepas Tangan!
OJK menekankan bahwa seluruh proses penagihan menjadi tanggung jawab penyelenggara pinjol. Meskipun menggunakan jasa debt collector dari pihak ketiga, penyelenggara tetap wajib memastikan proses penagihan berjalan sesuai etika dan aturan yang berlaku. Penyelenggara tidak boleh lepas tangan terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga. “Penyelenggara harus bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector yang mereka gunakan. Jika terjadi pelanggaran, penyelenggara juga akan terkena sanksi,” jelas Agusman. Hal ini untuk memastikan bahwa penyelenggara pinjol benar-benar selektif dalam memilih debt collector dan melakukan pengawasan ketat.
Sanksi Berat Menanti Pelanggar Aturan Penagihan Pinjol!
Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK). Pasal 306 menyebutkan bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) yang melanggar prosedur penagihan atau memberikan informasi tidak benar kepada nasabah, dapat dikenakan sanksi berat. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal sepuluh tahun, serta denda minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 250 miliar. “Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas pelaku usaha pinjol yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan akan sangat berat, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,” ujar Agusman dengan nada serius. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pinjol.
Aturan Penagihan Pinjol Juni 2025: Lebih Ketat, Lebih Aman!
Untuk menciptakan ekosistem pinjaman digital yang sehat dan berkelanjutan, OJK telah menetapkan beberapa poin penting dalam regulasi baru terkait layanan pinjol, yang akan berlaku efektif pada Juni 2025:
- Pembatasan Bunga dan Biaya: Bunga pinjaman harian dibatasi antara 0,1% hingga 0,3% per hari, lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yang mencapai 0,4% per hari. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur besaran bunga, biaya administrasi, dan biaya lain yang boleh dibebankan kepada peminjam.
- Penurunan Denda Keterlambatan: Denda keterlambatan pembayaran juga diatur secara bertahap. Untuk pinjaman konsumtif, denda sebesar 0,3% per hari diberlakukan dan akan diturunkan menjadi 0,2% pada 2025, serta 0,1% pada 2026. Sementara untuk pinjaman produktif, denda dimulai dari 0,1% dan akan turun ke 0,067% di tahun 2026.
- Batas Maksimal Pinjaman di Tiga Platform: Nasabah hanya diperbolehkan melakukan pinjaman di maksimal tiga platform pinjol secara bersamaan. Tujuan aturan ini adalah untuk mencegah praktik “gali lubang tutup lubang” dan menghindari penumpukan utang yang tidak terkendali.
- Jam Penagihan Maksimal Pukul 20.00 WIB: Waktu penagihan oleh pihak pinjol maupun debt collector dibatasi hanya sampai pukul 20.00 waktu setempat. Penagihan di luar jam tersebut dianggap sebagai pelanggaran.
- Larangan Intimidasi dan Pelecehan: Semua bentuk ancaman, penghinaan, serta tindakan yang merendahkan harkat dan martabat, baik secara langsung maupun melalui dunia maya (cyberbullying), dilarang keras. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi pidana.
- Penggunaan Kontak Darurat Hanya untuk Verifikasi: Kontak darurat yang dicantumkan oleh nasabah tidak boleh digunakan untuk menagih utang. Penggunaan kontak darurat hanya sebatas untuk mengonfirmasi keberadaan debitur jika tidak dapat dihubungi langsung. Sebelum digunakan, pemilik kontak darurat wajib memberikan persetujuan tertulis.
- Kewajiban Penyelenggara Menyediakan Asuransi: Untuk menekan risiko gagal bayar, penyelenggara P2P lending diwajibkan menyediakan mekanisme mitigasi risiko, misalnya melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan yang telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK.
Reaksi Masyarakat: Regulasi OJK Diharapkan Lindungi Konsumen
Menanggapi aturan baru OJK ini, banyak masyarakat yang memberikan apresiasi. “Saya sangat senang dengan adanya aturan yang lebih ketat ini. Dulu, saya pernah diteror debt collector karena telat bayar. Semoga dengan aturan ini, praktik seperti itu tidak terjadi lagi,” ujar Rina, seorang ibu rumah tangga yang pernah menggunakan layanan pinjol. Sementara itu, Budi, seorang mahasiswa, berharap aturan ini dapat membantu mencegah anak muda terjerat utang pinjol. “Banyak teman saya yang tergiur dengan kemudahan pinjol, tapi akhirnya kesulitan membayar. Semoga aturan ini bisa memberikan perlindungan bagi kami,” katanya.
OJK Imbau Masyarakat Bijak dalam Menggunakan Pinjol
Dengan diterapkannya berbagai aturan baru ini, OJK berharap ekosistem pinjaman online di Indonesia semakin sehat, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Bagi pengguna layanan pinjol, sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban mereka agar terhindar dari jeratan utang serta praktik penagihan yang tidak etis. OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman online. “Penting untuk mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman. Jangan sampai pinjaman justru menjadi beban yang memberatkan,” pesan Agusman. OJK juga menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik pinjol yang tidak sesuai aturan.
