MALANG – Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 telah mencapai angka menggembirakan, yakni lebih dari 80 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat waktu bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pencapaian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025 di Kantor Kemensos. Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat proses pencairan, terutama bagi mereka yang masih menunggu akibat migrasi sistem penyaluran ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Hingga awal Juli ini, total bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp20 triliun.
Secara rinci, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kemensos telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49 persen dari target penerima. Nilai bantuan yang telah digelontorkan untuk PKH mencapai sekitar Rp5,8 triliun. Sementara itu, program bantuan sembako juga mencatatkan angka penyaluran yang tinggi, dengan lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71 persen) telah menerima bantuan senilai total Rp9,2 triliun.
Selain itu, penyaluran penebalan bansos, yaitu bantuan tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, juga telah menjangkau lebih dari 15 juta KPM, dengan total nilai mencapai Rp6,19 triliun. Angka-angka ini menunjukkan betapa masifnya upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi.
Meskipun penyaluran telah berjalan dengan baik, Gus Ipul mengakui adanya tantangan, terutama terkait proses transisi penyaluran dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara. Proses ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran bansos melalui sistem perbankan nasional.
“Sebagian besar KPM memang sudah menerima bantuan, namun masih ada sekitar 3 juta lebih KPM yang belum mendapatkan haknya karena proses migrasi ke Himbara sedang berlangsung,” ungkap Gus Ipul. Data Kemensos mencatat, terdapat 3,6 juta KPM yang sedang dalam tahap transisi dan proses pembukaan rekening kolektif (burekol).
Gus Ipul menjelaskan bahwa hambatan utama dalam proses ini adalah keterbatasan akses perbankan, terutama bagi warga di daerah terpencil, lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, Kemensos masih bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran manual kepada kelompok tersebut.
Sebagai solusi, Kemensos dan Bank Himbara terus mempercepat proses pembuatan kartu dan distribusi rekening kepada penerima bansos. Hingga 1 Juli 2025, tercatat sudah ada 610.333 KPM yang berhasil menyelesaikan proses pembukaan rekening kolektif dan siap menerima pencairan bantuan.
Menanggapi keterlambatan yang mungkin terjadi, Gus Ipul meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap tenang. Ia menegaskan bahwa semua keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan akan tetap mendapatkan haknya, meskipun membutuhkan sedikit waktu karena penyesuaian sistem.
“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Namun saya tegaskan, seluruh KPM yang sudah terdaftar akan tetap mendapatkan bantuan mereka. Prosesnya sedang berlangsung dan kami terus berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mempercepat segalanya,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa Kemensos akan terus berupaya memperbaiki mekanisme verifikasi data agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan penyalurannya lebih efisien di masa depan. Hal ini dilakukan agar manfaat bansos dapat dirasakan secara optimal oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
