Mochamad Anton, yang dikenal sebagai Abah Anton, mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018, telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Momentus pendaftaran Abah Anton didampingi oleh sejumlah ulama pada Senin, 29 April 2024.
Abah Anton pernah menjabat sebagai Wali Kota Malang bersama Sutiaji. Pada Pilkada Kota Malang 2013, dia didukung oleh PKB dan terpilih sebagai pemimpin Kota Malang.
Namun, pada akhir masa jabatannya, dia terjerat dalam kasus suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Pada tahun 2018, Abah Anton divonis 2 tahun penjara. Namun, dia kembali merasakan kebebasan pada tahun 2020.
Meskipun pernah tersandung dalam kasus suap, Abah Anton mengaku tidak kapok. Dia memilih untuk maju sebagai calon wali kota atas dukungan masyarakat dan ulama, dengan harapan mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB.
“Saat ini bukan soal kapok. Yang penting, ulama memilih kita untuk melakukan perubahan besar yang diperlukan,” kata Abah Anton.
Terkait aturan yang melarang eks narapidana korupsi untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilkada, Abah Anton menganggap bahwa proses tersebut tidak menimbulkan hambatan. Sebelum mendaftar ke PKB, dia telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melakukan koordinasi dengan pengadilan, dan berkoordinasi dengan KPU.
Dia menyatakan bahwa hingga saat ini, semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah.
Abah Anton menjelaskan bahwa saat ini tidaklah tentang kapok, melainkan tentang dorongan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
Sementara itu, Abah Anton mengakui bahwa dukungan dari keluarganya tidak sepenuhnya ada karena khawatir akan godaan yang bisa membuatnya terjatuh dalam kasus korupsi. Namun, peran ulama, kiai, dan masyarakat telah meyakinkan keluarganya untuk mendukung Abah Anton dalam Pilkada Kota Malang.
“Tujuannya adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar, karena diperlukan program-program kebijakan yang sangat pro terhadap masyarakat kita,” ungkap Abah Anton.
Abah Anton berkeinginan untuk melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda selama masa jabatannya. Dia menargetkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, harus terjadi perubahan signifikan dalam pembangunan Kota Malang. Dia berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Kehadiran kami di sini didukung oleh para ulama untuk menegaskan bahwa ulama sangat mendukung adanya perubahan di Kota Malang,” tegasnya.
