Zona Malang – Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui platform zoom di Ngalam Command Center (NCC) pada Senin (29/4/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa inflasi year on year (y-o-y) nasional mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar 2,75% menjadi 3,05%. Tito menjelaskan bahwa beberapa faktor baik internal maupun eksternal turut menjadi pemicu dari kenaikan inflasi tersebut.
Diantaranya adalah momen Ramadan dan Idulfitri, serta kondisi global yang memengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa yang berdampak pada gejolak inflasi nasional.
Meskipun angka inflasi saat ini masih berada dalam batas yang ditetapkan, yaitu antara 1,5 persen hingga 3,5 persen, Tito menegaskan pentingnya kewaspadaan mengingat inflasi bulan Februari ke Maret mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen.
Selain itu, terdapat beberapa komoditas yang menjadi perhatian bersama karena mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada bawang merah, di mana 314 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga dari 512 yang ada.
Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan daging sapi di Jawa, serta daging ayam ras di Sumatera, serta telur ayam ras yang dipengaruhi oleh permasalahan pakan.
Namun, Tito mengungkapkan bahwa harga beras cenderung menurun setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh produksi padi pada periode April-Mei 2024 yang relatif tinggi, sehingga ada potensi produksi beras menjadi surplus.
Tito juga menekankan pentingnya peran daerah dalam memantau dan mengevaluasi harga beras di tingkat petani. Jika harga beras terlalu rendah, perlu diatur mekanisme distribusi beras agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang adil.
Dia juga mengingatkan Bulog untuk terus berkompetisi dalam distribusi beras agar tidak dikuasai oleh pedagang besar.
Dengan demikian, rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk membahas langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah, serta meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan inflasi yang terjadi.
