MALANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang, kemarin. Mereka membentangkan spanduk putih bertuliskan “Hentikan Alih Fungsi Lahan di Kota Malang” sebagai bentuk protes terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Kota Malang.
Koordinator aksi, Istanus, menegaskan, aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap problem agraria yang terus terjadi. “Kami meminta pemerintahan di era Prabowo dan Gibran bisa menyelesaikan masalah agraria,” tegasnya.
Ia menyoroti banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman di berbagai daerah, termasuk Kota Malang.
Alih fungsi lahan ini, lanjut Istanus, berdampak pada sejumlah persoalan, salah satunya lonjakan harga beras akibat menipisnya stok pangan. Ia mendesak DPRD Kota Malang untuk melakukan pengawasan intensif dan menghentikan alih fungsi lahan.
“Jika kondisi ini dibiarkan, generasi saat ini dan mendatang akan rugi,” tegasnya. Istanus juga mempertanyakan nasib petani jika Kota Malang hanya dipenuhi permukiman.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengontrol jalannya pemerintahan dan menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
Sebelumnya, GMNI juga melakukan aksi terkait pengawalan permasalahan beras eceran. Istanus berharap DPRD Kota Malang dapat menindaklanjuti aspirasi mereka, termasuk dengan melakukan audiensi untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.
Berdasarkan data, luas lahan pertanian di Kota Malang tersisa 803 hektare dengan produksi padi sekitar 14 ribu ton per tahun. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan warga yang mencapai 53 ribu ton beras per tahun.
