MALANG, Zona Malang – Polemik mengenai agenda wisuda di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kauman 1 Kota Malang kembali mencuat, memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian orang tua siswa merasa keberatan dengan rencana penyelenggaraan wisuda yang dianggap mewah dan menghabiskan biaya tinggi.
Menurut informasi yang beredar di media sosial, SDN Kauman 1 Kota Malang berencana menggelar wisuda atau purnawiyata pada tanggal 19 Juni 2025 mendatang. Acara ini akan diselenggarakan di Hotel Santika, dengan alokasi biaya per siswa mencapai ratusan ribu rupiah, belum termasuk biaya kostum adat yang akan digunakan sebagai tema acara.
Berbagai komentar bermunculan di media sosial, dengan mayoritas orang tua menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana penyelenggaraan wisuda yang dianggap memberatkan secara finansial. Salah seorang orang tua siswa yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengaku kaget dengan besarnya biaya yang dibebankan, namun merasa sulit untuk mengutarakan keberatan karena takut anaknya menjadi bahan cibiran orang tua lain.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, SE., MM., menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda murni harus diinisiasi oleh paguyuban atau orang tua siswa. Pihak sekolah atau guru tidak boleh terlibat, kecuali hanya sebatas mengarahkan. Suwarjana menegaskan, pihak dinas tidak melarang pelaksanaan wisuda, asalkan disetujui oleh semua orang tua siswa. Apabila ada beberapa orang tua yang keberatan, Suwarjana menyarankan agar yang lain dapat membackup melalui subsidi silang.
Malang Posco Media telah berusaha menghubungi Kepala SDN Kauman 1, Sentot Harianto, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak sekolah. Isu ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.
Salah satu orang tua siswa yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak orang tua yang keberatan, namun mereka tidak berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Alasannya, mereka takut jika anaknya akan menjadi bahan cibiran oleh orang tua lain, atau bahkan dimusuhi oleh paguyuban orang tua.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menegaskan bahwa sekolah tidak boleh terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan wisuda, dan harus diserahkan sepenuhnya kepada paguyuban atau orang tua siswa. Suwarjana menyatakan, jika pihak sekolah sampai ikut campur, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak dinas.
Menurut Suwarjana, pihak dinas tidak melarang pelaksanaan wisuda, asalkan disetujui oleh semua orang tua siswa. Apabila ada beberapa orang tua yang keberatan, Suwarjana menyarankan agar yang lain dapat membackup melalui subsidi silang. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.
Isu ini telah menjadi polemik yang cukup ramai di tengah masyarakat, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pihak sekolah dan orang tua siswa diharapkan dapat berdiskusi dan mencari jalan tengah, sehingga penyelenggaraan wisuda dapat terlaksana dengan lancar dan tidak memberatkan bagi sebagian orang tua.
