Zona Malang – Ruang Rapat Anusapati di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang menjadi saksi rapat koordinasi sinkronisasi program penting antara Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dengan Pemkab Malang, yang dipimpin langsung Bupati Drs. H.M. Sanusi, M.M., pada Senin sore, 10 November 2025. Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si., Kepala Bappeda, serta seluruh kepala perangkat daerah, rapat ini bertujuan menyelaraskan agenda pusat dan daerah demi pembangunan yang terintegrasi dan efektif.
Fokus utama adalah menyatukan Visi Malang MAKMUR – yang mencakup peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan ekonomi inklusif ramah lingkungan, tata kelola pemerintahan berkesinambungan, stabilitas ketentraman masyarakat, serta infrastruktur merata – dengan Asta Cita Pemerintah Nasional. Asta Cita ini menekankan penguatan Pancasila dan HAM, swasembada pangan-energi, hilirisasi SDA, penguatan SDM dan teknologi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi anti-korupsi, hingga harmoni lingkungan dan toleransi beragama.
Prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan-kesehatan, penguatan sektor pertanian-UMKM, tata kelola bersih, serta infrastruktur tangguh bencana, disinkronkan dengan agenda pusat seperti swasembada pangan, hilirisasi industri maritim, digitalisasi, pemberantasan korupsi-narkoba, rumah murah desa, pupuk langsung petani, hingga pelestarian budaya dan ekonomi kreatif. Bupati Sanusi menekankan kepada jajarannya untuk tetap prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama.
Rapat ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat program yang saling melengkapi, seperti penguatan UMKM lokal dengan hilirisasi SDA nasional, serta pemerataan infrastruktur desa yang selaras dengan pembangunan IKN. Hasil sinkronisasi diharapkan menjadi blueprint akselerasi pembangunan Kabupaten Malang menuju 2045, dengan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.
Sebagai fakta menarik, Visi Malang MAKMUR pertama kali dicanangkan pada RPJMD 2021-2026 dan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang dari 1,8% pada 2021 menjadi 0,9% pada 2024 menurut data BPS, sementara Asta Cita Nasional yang dirumuskan era Prabowo-Gibran mencakup 8 poin utama yang mengintegrasikan 17 prioritas pembangunan, termasuk target swasembada pangan nasional pada 2027 dengan alokasi anggaran khusus hingga Rp 104 triliun. Sinkronisasi seperti ini telah terbukti efektif di daerah lain, meningkatkan penyerapan anggaran daerah hingga 15% lebih tinggi melalui program padu serasi.
Untuk saran, Pemkab Malang disarankan membentuk tim monitoring digital berbasis dashboard untuk melacak progres sinkronisasi setiap triwulan, melibatkan masyarakat melalui forum desa agar program lebih bottom-up dan akuntabel. Selain itu, gelar pelatihan intensif bagi OPD tentang Asta Cita dengan studi kasus sukses daerah lain, serta integrasikan indikator kinerja utama (IKU) nasional ke dalam APBD 2026, guna pastikan setiap rupiah anggaran daerah berkontribusi langsung pada target Indonesia Emas 2045 tanpa tumpang tindih program.
