Zona Malang – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, memimpin langsung rombongan Pemerintah Kabupaten Malang dalam kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI, di Lantai 2 Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) pagi. Kunjungan ini menjadi langkah krusial menuju finalisasi pilot project strategis nasional yang akan diimplementasikan di Kabupaten Malang sepanjang 2026.
Dengan sapaan akrab Bu Nyai Lathifah, Wakil Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Malang secara resmi ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu daerah prioritas untuk menjalankan sejumlah program nasional. Dari tujuh provinsi yang terpilih, hanya satu kabupaten/kota per provinsi yang mendapat kesempatan ini, dan untuk Provinsi Jawa Timur, pilihan jatuh pada Kabupaten Malang.
“Terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas atas perhatian khususnya kepada Kabupaten Malang. Alhamdulillah, kunjungan kami diterima dengan baik oleh Staf Khusus Menteri Bapak Rama G Notowidigdo dan Asisten Personal Menteri Prof. Dwija,” ujar Bu Nyai Lathifah seusai pertemuan.
Dari perspektif pembangunan daerah, penetapan ini membuka peluang besar bagi Kabupaten Malang untuk mendapatkan pendampingan teknis dan pendanaan strategis. Fokus kerja sama yang telah disepakati mencakup tiga sektor utama: pertanian, pariwisata, dan pendidikan. Ketiga bidang ini dipilih karena memiliki potensi besar di wilayah Kabupaten Malang yang kaya akan sumber daya alam, destinasi wisata alam, serta tantangan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat pedesaan.
Rombongan Wakil Bupati terdiri dari delapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran para kepala OPD ini menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mempersiapkan implementasi program.
Salah satu hasil penting dari kunjungan adalah kesepakatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Malang dan Kementerian PPN/Bappenas yang dijadwalkan pada awal Februari 2026. Dalam sektor pertanian dan pariwisata, Bappenas akan memberikan pendampingan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan rantai pasok, pengembangan produk unggulan, serta promosi destinasi wisata berkelanjutan. Sementara di sektor pendidikan, Bappenas berperan mencari donor hibah internasional agar pembiayaan infrastruktur dan tenaga kependidikan tidak bergantung sepenuhnya pada APBN maupun APBD.
“Kerja sama ini akan mencakup pendampingan program pertanian dan pariwisata secara menyeluruh, serta upaya mencari solusi pendanaan hibah untuk pendidikan bersama Kemendikbudristek,” tambah Bu Nyai Lathifah.
Secara keseluruhan, kunjungan ini mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam memanfaatkan momentum nasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Dengan pendampingan langsung dari Bappenas, Kabupaten Malang diharapkan dapat menjadi model sukses pilot project yang berdampak positif tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.
