Empat menteri pemerintahan, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, telah memberikan kesaksian mereka dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024) yang lalu.
Sikap mereka dalam sidang tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran Rakabuming Raka, dalam mengomentari kesaksian keempat menteri terkait dugaan kecurangan pemilu melalui bantuan sosial (bansos), memilih untuk tidak banyak berkomentar.
Namun demikian, sebagai Wali Kota Surakarta dan Cawapres terpilih, ia mengajak semua pihak untuk mengikuti mekanisme dan proses peradilan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keputusan majelis hakim MK, apapun keputusannya nantinya.
“Saya menghargai proses dan mekanisme yang berlangsung di sana. Mari kita lewati prosesnya,” ujar Gibran pada Sabtu (6/4/2024). Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa ia bersedia menunggu dengan sabar keputusan dari majelis hakim MK dan akan menerima apapun keputusan yang diambil terkait sengketa pemilu tersebut.
Gibran juga menyoroti dugaan penggunaan bansos untuk kepentingan politik dalam Pilpres 2024, yang telah menjadi salah satu fokus dalam sidang di MK. Menurutnya, hal tersebut telah dibuktikan di dalam sidang tersebut. Gibran juga mempertanyakan apakah ada bukti kecurangan lain yang belum disajikan oleh pihak pemohon.
Dengan proses sidang yang terbuka dan transparan di MK terkait sengketa Pilpres, Gibran menekankan pentingnya semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan yang akan diambil oleh majelis hakim nantinya. “Prosesnya harus dilalui dengan mengikuti mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Dengan sikap yang terbuka dan menghargai proses peradilan, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mengikuti aturan dan mematuhi keputusan yang diambil dalam rangka menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
