Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam menjalankan program pemerintahan ke depan.
PBNU bahkan telah membentuk Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) sebagai pelaksana hingga tingkat ranting.
“Dengan pembentukan Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, kami siap bekerja sampai ke tingkat ranting. Kami telah mengembangkan model untuk melaksanakannya yang kami sebut Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Satgas ini telah dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas,” ungkap Gus Yahya dalam acara Halalbihalal PBNU di Gedung PBNU Pusat, Kramat Raya, Jakarta, pada Minggu, 28 April 2024.
Selain itu, Gus Yahya juga menekankan pentingnya keterlibatan badan otonom NU seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU dalam memastikan agenda pemerintahan ke depan.
“Saya yakin ke depan akan lebih mudah membangun kerja sama karena memiliki visi yang sama,” tambahnya.
Gus Yahya menegaskan bahwa sejak awal, PBNU telah mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ketika pemerintahan berganti ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, PBNU akan tetap bersama.
“Nahdlatul Ulama akan selalu bersama-sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini bukan hanya soal politik, tetapi demi kemaslahatan rakyat, karena tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk kemaslahatan rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa alasan PBNU ikut mengawal proses pemerintahan adalah karena anggota masyarakat yang tergabung dengan NU terus berkembang dengan pesat. Saat ini, hampir separuh penduduk Indonesia merupakan anggota NU.
“Dengan harapan semoga Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Prabowo, akan terus bertemu dengan kami pada perayaan Idulfitri sampai tahun 2034,” pungkasnya.
