Zona Malang – Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut dugaan pidana terkait gangguan serius pada server Pusat Data Nasional (PDN) yang disebabkan oleh serangan siber ransomware. Dalam pernyataannya, Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait guna menangani insiden ini secara menyeluruh.
“Ya tentu saja (diusut tindak pidana), Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi,” ujar Sandi di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (25/6/2024).
Irjen Sandi Nugroho menegaskan harapannya bahwa pengusutan kasus ini dapat berjalan lancar dan efektif. Dia juga menekankan pentingnya kerjasama antara Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta instansi terkait lainnya untuk mengatasi serangan ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Mudah-mudahan mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali. Kita akan bekerja sama terus dengan stakeholder terkait baik itu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius akibat serangan siber ransomware. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa ada permintaan uang tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait keamanan data nasional dan pentingnya tindakan cepat dan efektif untuk menanggulangi ancaman siber.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga keamanan menjadi sangat krusial. Polri, dengan dukungan dari Kominfo dan BSSN, akan mengerahkan segala upaya untuk mengidentifikasi pelaku, mengatasi dampak serangan, dan memperkuat sistem keamanan data nasional.
Serangan siber ransomware ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan kerjasama lintas sektoral dalam menghadapi ancaman digital. Dengan tindakan yang tegas dan terkoordinasi, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa depan, serta menegaskan komitmen negara dalam melindungi data dan informasi publik.
Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya peningkatan sistem keamanan siber di berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan data nasional. Perlindungan terhadap data kritis harus menjadi prioritas utama untuk memastikan kelangsungan operasional dan keamanan informasi negara.
Sebagai langkah ke depan, Polri dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa pelaku serangan siber dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan strategi keamanan siber nasional, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan institusional.
Dengan demikian, Polri dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman siber, serta menjaga integritas data nasional.***
