Kabupaten Malang – Wakil Presiden RI, Maruf Amin, menyatakan bahwa keputusan mengenai reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan setelah Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber ransomware yang mengakibatkan gangguan signifikan pada sistem data nasional.
“Mengenai ganti menteri itu urusannya hak prerogatif presiden,” kata Maruf usai membuka Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim), di Pondok Pesantren Salaf Al-Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, di Kabupaten Malang, Jumat (28/6/2024).
Meskipun terdapat isu mengenai pergantian Menkominfo, Maruf meminta semua pihak untuk lebih fokus pada upaya pengentasan serangan siber tersebut. “Karena itu kita, saya kira urusan ganti mengganti itu urusan presiden. Tetapi bahwa persoalan ini kita harus kita dalami,” tambahnya.
Wapres juga meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam situasi krisis ini. Menurutnya, proses evaluasi, audit, dan pembenahan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Setelah pusat data berhasil dipulihkan, barulah evaluasi lebih lanjut dapat dilakukan.
“Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya. Baru kita cari sebabnya siapa yang harus disalahkan, itu nanti,” jelas Maruf.
Pusat Data Nasional (PDN) dibentuk dengan tujuan untuk mempersatukan server internet dari seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, dengan harapan bahwa data-data tersebut akan lebih aman dari serangan siber. “Begitu juga soal pusat data, memang dulu pusat data itu dianggap bahwa komunitas-komunitas lembaga kita itu mudah diretas, sehingga disatukan menjadi pusat data nasional,” jelas Maruf.
Namun, Maruf mengakui bahwa pemerintah pada awalnya tidak mempertimbangkan kemungkinan serangan siber sebesar yang terjadi. “Ternyata ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum, tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya ya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi memilih untuk tidak berkomentar mengenai desakan agar dirinya mundur dari jabatannya setelah serangan ransomware terhadap PDN. Menurutnya, hak masyarakat untuk bersuara harus dihargai.
“Ah, no comment kalau itu (desakan mundur). Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data,” kata Budi Arie usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Wapres Maruf Amin dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk memperbaiki dan memperkuat sistem keamanan siber nasional. Hal ini mengingat bahwa insiden seperti serangan ransomware ini tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik dan stabilitas nasional secara keseluruhan.
Pernyataan Maruf ini hadir di tengah kekhawatiran publik mengenai keamanan data nasional setelah serangan siber yang mengekspos kelemahan sistem yang dianggap sebelumnya aman. Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh dan tindakan pencegahan di masa depan menjadi sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa.
Kejadian ini juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah dalam menangani ancaman siber serta pentingnya peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi untuk melindungi data nasional yang sensitif.
