MALANG, Zona Malang – Baru-baru ini, masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus kecurangan pada produk pangan. Setelah sebelumnya marak kasus penyimpangan pada takaran minyak goreng subsidi MinyaKita, kini giliran beras premium kemasan 5 kg yang menjadi sorotan.
Beredarnya video seorang warga yang menimbang beras kemasan 5 kg, ternyata hanya berisi 4 kg, memicu kemarahan publik. “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!” demikian narasi dalam video viral tersebut.
Menanggapi temuan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan tegas menyatakan, pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran dalam distribusi bahan pangan. Setiap penyimpangan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui kasus tersebut dan saat ini sedang dalam proses penanganan oleh aparat berwenang. “Kami sudah menerima laporan terkait beras dengan takaran yang tidak sesuai. Saat ini, Bareskrim Polri juga sedang menindaklanjutinya,” ujarnya.
Moga menegaskan, kasus beras dengan takaran kurang yang viral itu bukan berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), melainkan beras premium yang dijual di pasaran. Pengusaha yang terbukti mengurangi takaran pada beras kemasan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa produk yang dijual harus sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah yang tertera pada kemasan. Jika ada pelanggaran, tentu ada sanksinya,” jelas Moga.
Kasus ini pun menuai reaksi publik, apalagi sebelumnya juga terjadi temuan kasus minyak goreng subsidi MinyaKita yang isinya disunat. Untuk produk MinyaKita kemasan 950 mililiter, disunat sebanyak 35 mililiter-50 mililiter per botol. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani Polda Jateng.
Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, setiap pelanggaran dalam distribusi bahan pangan akan ditindak secara tegas. “Kami tidak akan menoleransi pelanggaran seperti ini. Setiap penyimpangan akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus penyimpangan takaran pada produk pangan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Selain merugikan konsumen, tindakan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.
Pihak Kementerian Perdagangan menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku-pelaku yang mencoba mengurangi takaran atau isi produk pangan. Mereka menegaskan, tidak ada toleransi bagi siapa pun yang berusaha menipu konsumen.
Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada dan cermat dalam memilih produk pangan, khususnya yang dijual dalam kemasan. Pemeriksaan secara langsung terhadap isi dan takaran produk sebelum membeli dapat membantu mengidentifikasi adanya kecurangan.
