MALANG, Zona Malang – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menjadi tentakel kekuasaan. Padahal kewenangan DPR dan pemerintah sebagai cabang eksekutif seharusnya berbeda.
Menurut Bivitri, DPR memang seperti tentakel kekuasaan karena 7 dari 8 fraksi di dalamnya telah bergabung dalam koalisi pemerintah. Hanya PDIP yang belum masuk ke dalam koalisi, namun kini Sekretaris Jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bivitri menilai dokumen tersebut tidak berguna. Selain itu, proses legislasi di DPR juga dinilainya kacau. “Kami sih melihatnya DPR itu tentakel aja. Itulah sebabnya RPJMN nggak ada gunanya. Prioritas legislasi juga kacau. Ini gelap banget ya,” ujar Bivitri.
Di sisi lain, Bivitri mengakui masih ada anggota DPR yang berusaha bertahan dan berakal sehat. Mereka, kata Bivitri, masih melakukan komunikasi dengan pihaknya. “Sebagian mencoba bertahan dan gue tahu ada juga sebagian anggota DPR yang masih bagus ya. Masih berakal sehat, komunikasi bersama kami-kami ini. Kami apresiasi itu,” ungkapnya.
Namun, Bivitri menyebut bahwa demokrasi di Indonesia saat ini hanya seakan-akan demokratis saja. Menurutnya, yang terjadi adalah kompetitif otoritarianisme, bukan demokrasi yang sesungguhnya. “Nggak usah pura-pura gitu. Seakan-akan demokrasi. Ini kompetitif otoritarianisme,” terangnya.
Bivitri menjelaskan bahwa kompetitif otoritarianisme adalah kondisi di mana ada persaingan dalam proses politik, tetapi kekuasaan tetap berada di tangan sekelompok elit. Padahal, menurut Bivitri, yang seharusnya terjadi adalah demokrasi yang sesungguhnya.
“Seakan-akan demokrasi karena masih kompetitif, padahal sebenarnya sudah cenderung otoritarianisme,” pungkas Bivitri.
Meskipun demikian, Bivitri tetap mengapresiasi upaya sebagian anggota DPR yang masih berusaha untuk bertahan dan berakal sehat. Menurutnya, mereka masih melakukan komunikasi dengan pihaknya, dan hal itu patut diapresiasi.
Dalam penilaiannya, Bivitri melihat bahwa DPR saat ini hanya menjadi tentakel kekuasaan, dengan sebagian besar fraksi di dalamnya telah bergabung dalam koalisi pemerintah. Hal ini, menurut Bivitri, membuat RPJMN tidak berguna dan proses legislasi di DPR menjadi kacau.
Bivitri juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang, menurutnya, hanya seakan-akan demokratis saja. Ia menyebut bahwa yang terjadi adalah kompetitif otoritarianisme, di mana ada persaingan dalam proses politik, tetapi kekuasaan tetap berada di tangan sekelompok elit. Hal ini, menurut Bivitri, jauh dari demokrasi yang sesungguhnya.
