MALANG, Zona Malang – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, politisi senior Akbar Faizal menyerukan kepada masyarakat untuk berhenti menjadi “pengemis bansos” dan mulai memilih dengan cerdas. Menurutnya, saat ini terdapat upaya dari beberapa pihak untuk memperluas kewenangan mereka melalui Undang-Undang (UU).
“Mulailah cerdas memilih pada 2029. Dimulai dengan berhenti jadi pengemis bansos,” tegas Akbar dalam unggahannya di media sosial X, Selasa (25/3/2025).
Akbar menjelaskan bahwa beberapa pihak saat ini sedang berlomba-lomba untuk memperbesar kewenangan mereka dan melebarkan kekuasaan melalui UU. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat, yang dianggap sebagai representasi rakyat.
“Berlomba memperbesar kewenangan. Berebutan melebarkan kekuasaan. Via UU,” ujar Akbar.
Lebih lanjut, Akbar menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan dalih bahwa itu merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR, yang dianggap sebagai wakil rakyat.
“Alasannya, itu hasil kesepakatan pemerintah dan DPR yang adalah wakil kalian wahai para rakyat,” terangnya.
Namun, Akbar menegaskan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan “melarang” rakyat untuk bersikap. Ia menyebut bahwa “obyeknya adalah rakyat dan dilarang bersikap.”
Dalam unggahannya, Akbar juga menyinggung mengenai pemberian bantuan sosial (bansos) yang diterima oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa masyarakat saat ini telah menjadi “pengemis bansos” dan harus berhenti dari hal tersebut.
“Mulailah cerdas memilih pada 2029. Dimulai dengan berhenti jadi pengemis bansos,” tegas Akbar.
Pernyataan Akbar ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun pengamat politik. Beberapa pihak menyambut positif seruan Akbar untuk memilih dengan cerdas, namun ada juga yang mempertanyakan mengenai isu pemberian bansos.
Seorang pengamat politik, Andi Wijaya, mengatakan bahwa seruan Akbar untuk berhenti menjadi “pengemis bansos” perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa pemberian bansos merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Memang perlu ada evaluasi mengenai pemberian bansos, tapi tidak bisa serta-merta menyebut masyarakat sebagai ‘pengemis bansos’. Pemerintah harus tetap memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Andi.
Sementara itu, seorang aktivis masyarakat, Dina Pratiwi, menyambut positif seruan Akbar untuk memilih dengan cerdas. Ia berharap masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai calon pemimpin dan program yang ditawarkan.
“Saya setuju dengan seruan Akbar untuk memilih dengan cerdas. Masyarakat harus lebih kritis dalam menilai calon pemimpin dan program mereka, bukan hanya melihat dari sisi pemberian bansos,” ujar Dina.
Akbar Faizal berharap bahwa masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2029 mendatang. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk berhenti menjadi “pengemis bansos” dan mulai memilih dengan cerdas demi masa depan yang lebih baik.
