MALANG, Zona Malang – Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan oleh DPR mendapatkan sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Menariknya, partai politik yang selama ini dikenal kritis seperti PDI Perjuangan dan PKS justru ikut menyetujui pengesahan UU tersebut.
Seluruh fraksi di DPR, termasuk PDI Perjuangan yang diketahui tidak masuk dalam koalisi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, menyetujui disahkannya UU TNI ini. Bahkan, PDI Perjuangan diketahui berperan sebagai ketua panitia kerja (panja) dalam pembahasan RUU TNI.
Keputusan ini mengundang reaksi keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya sempat menolak. Namun, pada akhirnya Megawati juga ikut mendukung pengesahan UU TNI tersebut.
Hal yang sama juga terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal getol mengkritik di luar parlemen. Kini, PKS justru masuk dalam koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintah.
Akibat dari pengesahan UU TNI ini, mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia melakukan demonstrasi penolakan. Salah satunya terjadi di Malang, di mana demo tersebut berakhir ricuh.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, mengkritik keras tindakan para politisi dan partai politik yang dianggap tidak lagi bisa dipercaya. Melalui cuitan di media sosial, Islah menyebut politisi dan partai politik sudah tidak lagi memikirkan kepentingan Indonesia, melainkan hanya sibuk membangun “negara dalam negara”.
Islah menyinggung bahwa para politisi hanya berbusa-busa berbicara soal demokrasi, namun ternyata politik mereka masih dikendalikan oleh oligarki. Mereka mengaku sebagai pembela rakyat, namun faktanya hanya menjadi penjilat.
Lebih lanjut, Islah memperingatkan bahwa rakyat sudah menandai politisi-politisi yang menghamba kepada oligarki. Ia menyatakan, “Dari apa yang terjadi di hari ini, rakyat menandaimu — sampai jumpa di Pemilu berikutnya.”
Keputusan DPR untuk menyetujui UU TNI ini menjadi sorotan publik, terutama karena partai-partai politik yang selama ini dikenal kritis ternyata ikut menyetujui. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama mahasiswa, yang melakukan demonstrasi penolakan di berbagai wilayah.
Kritik tajam juga datang dari Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), yang menyebut politisi dan partai politik sudah tidak bisa lagi dipercaya. Ia menuduh mereka hanya sibuk membangun “negara dalam negara” dan mengkhianati kepentingan rakyat. Islah memperingatkan bahwa rakyat sudah menandai politisi-politisi yang menghamba kepada oligarki, dan akan memberikan hukuman pada Pemilu berikutnya.
Keputusan DPR untuk menyetujui UU TNI ini telah memicu perdebatan dan kritikan yang semakin memanas di tengah masyarakat. Masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, menunjukkan kekecewaan mereka melalui demonstrasi penolakan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perhatian besar bagi banyak pihak dan akan terus menjadi sorotan publik di masa mendatang.
