MALANG, Zona Malang – Pemerintah berencana untuk melakukan efisiensi pada struktur manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan sejumlah menteri lainnya.
Airlangga menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk memperkecil jumlah komisaris di BUMN, terutama pada sektor perbankan. “Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa pengurangan jumlah komisaris BUMN akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ia menegaskan bahwa komposisi komisaris yang sebelumnya terkesan “gemuk” akan dipangkas menjadi lebih “ringkas”.
Dalam pengisian posisi komisaris BUMN yang baru, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan kalangan profesional. Ia menjelaskan bahwa komisaris BUMN nantinya akan terdiri dari berbagai latar belakang, seperti mewakili kementerian, keuangan, dan lainnya.
Selain perampingan struktur manajemen BUMN, rapat terbatas di Istana Kepresidenan juga membahas mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan APBN 2026 merupakan fokus utama dalam pertemuan kali ini.
Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, juga turut mengonfirmasi bahwa penyusunan APBN 2026 telah dimulai dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, “Iya, mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu.”
Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy.
Kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi pada struktur manajemen BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan pengisian posisi komisaris yang lebih profesional, diharapkan BUMN dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, penyusunan APBN 2026 juga menjadi fokus penting bagi pemerintah saat ini. Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, diharapkan APBN 2026 dapat disusun dengan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Masyarakat tentunya akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait BUMN dan penyusunan APBN 2026. Upaya efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN serta perencanaan anggaran yang matang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.
