MALANG, Zona Malang – Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) meminta pihak kepolisian untuk mengusut sumber dana yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma, dalam dugaan kasus pencabulan anak. Komnas HAM mendorong penyidik Polda NTT (Nusa Tenggara Timur) untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengungkap sumber uang yang dipergunakan oleh Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak. “Untuk mengungkap sumber uang yang dipergunakan Sdr. Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak,” ujar Uli dalam keterangannya, Minggu (30/3).
Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polri (Kepolisian Republik Indonesia) untuk mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam sangkaan pelanggaran HAM oleh Fajar. “Serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdri. F sebagai wujud pemberatan hukuman maksimal, dengan pertimbangan bahwa seluruh korban adalah anak di bawah umur,” tambah Uli.
Komnas HAM Desak Polri Ungkap Perantara Lain dalam Kasus Pencabulan
Selanjutnya, Komnas HAM juga meminta Polri untuk mencari sosok perantara lain yang terlibat dalam kasus ini. Bertalian dengan itu, Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap anak berusia enam tahun oleh Fajar.
Komnas HAM menyatakan bahwa Fajar, selaku aparat penegak hukum, telah menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur. “Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Sdr. Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun),” ujar Uli.
Kasus Dugaan Pencabulan Eks Kapolres Ngada Disorot Publik
Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma, telah menjadi sorotan publik. Komnas HAM menegaskan bahwa tindakan Fajar merupakan pelanggaran HAM yang harus ditindaklanjuti secara hukum.
Pihak Komnas HAM berharap agar Polri dapat mengungkap sumber dana yang digunakan oleh Fajar dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses hukum terhadap Fajar.
Kasus ini telah menimbulkan keprihatinan di masyarakat, terutama terkait dengan peran seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan, namun justru terlibat dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak. Komnas HAM berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, serta dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi para korban.
Komnas HAM Tegaskan Tindakan Fajar Sebagai Pelanggaran HAM
Dalam keterangannya, Uli Parulian Sihombing dari Komnas HAM menegaskan bahwa tindakan Fajar Widyadharma merupakan pelanggaran HAM terhadap anak-anak. Fajar, yang merupakan seorang aparat penegak hukum, telah menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya untuk melakukan tindakan pencabulan.
Komnas HAM menyoroti bahwa Fajar telah melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak di bawah umur, yaitu anak perempuan berusia 13 tahun dan 16 tahun. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan harus ditindaklanjuti secara hukum.
Pihak Komnas HAM berharap agar Polri dapat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mencari sosok perantara lain yang turut berperan. Selain itu, Komnas HAM juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam proses hukum terhadap Fajar.
Kasus Dugaan Pencabulan Eks Kapolres Ngada Menjadi Perhatian Nasional
Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma, telah menjadi perhatian nasional. Masyarakat menuntut agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan oleh pihak berwenang.
Komnas HAM, sebagai lembaga yang bertugas untuk memantau dan melindungi hak-hak asasi manusia, turut terlibat dalam proses pengusutan kasus ini. Pihak Komnas HAM menekankan bahwa tindakan Fajar merupakan pelanggaran HAM yang harus diproses secara hukum.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Polri dapat mengungkap sumber dana yang digunakan oleh Fajar dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam memfasilitasi atau mendukung tindakan Fajar.
Komnas HAM Minta Perlindungan Maksimal bagi Korban
Dalam kasus ini, Komnas HAM juga menekankan pentingnya perlindungan yang maksimal bagi para korban. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan harus mendapatkan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang memadai.
Pihak Komnas HAM berharap agar Polri dapat menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak secara efektif dalam proses hukum terhadap Fajar. Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi para korban.
Kasus dugaan pencabulan oleh mantan Kapolres Ngada ini telah menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat. Komnas HAM berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat, transparan, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
