MALANG, Zona Malang – Dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo pasca Pilpres 2024 dinilai memunculkan ketegangan dan potensi dualisme kekuasaan dalam pemerintahan. Direktur Center for Public Policy Studies (CPPS), Yusuf Blegur, menyoroti fenomena ini dan menegaskan bahwa kepemimpinan nasional idealnya berjalan dalam satu komando, bukan dalam struktur kekuasaan ganda.
Menurut Blegur, dalam kepemimpinan nasional seharusnya tidak boleh ada “matahari kembar”. Idealnya, hanya ada kesadaran fungsi dan posisi. Semua boleh punya ambisi dan kompetisi, namun tetap didasari mentalitas patriotisme dan nasionalisme sejati demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lebih lanjut, Blegur menilai relasi politik antara Jokowi dan Prabowo kian memperlihatkan ketidakharmonisan. Meski awalnya tampak sinergis dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, dinamika politik terkini menunjukkan adanya jarak dan gesekan kepentingan di antara keduanya.
Blegur menyebut sejumlah manuver politik dari kedua tokoh, seperti pertemuan strategis Prabowo dengan Megawati dan pertemuan Jokowi dengan jajaran elite serta dukungan dari unsur Polri dan para purnawirawan TNI, sebagai sinyal adanya kontestasi kekuasaan di balik layar.
“Jika benar antara Jokowi dan Prabowo dalam posisi diametral dan saling berhadap-hadapan demi mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, bagaimana nasib rakyat yang sudah terpuruk begitu dalam?” tutur Blegur.
Lebih jauh, Blegur memperingatkan bahwa rakyat akan menjadi korban dari polarisasi elite ini jika tidak segera ditangani. Ia mengingatkan agar semua pihak kembali kepada semangat kebangsaan dan satu tujuan nasional, sebab masa depan Indonesia tidak boleh digadaikan demi ambisi kekuasaan.
“Jika hanya Jokowi yang punya Polri dan Prabowo yang punya TNI, bukankah TNI-Polri itu lahir dari rahim rakyat? Jika tak punya siapa-siapa lagi, apakah rakyat harus bergantung pada preman?” ujar Blegur.
Blegur menegaskan bahwa kepemimpinan nasional seharusnya tidak boleh terjebak dalam dualisme kekuasaan. Menurutnya, semua pihak harus menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan fokus pada satu tujuan nasional demi kesejahteraan rakyat.
Dalam pernyataannya, Blegur juga menyoroti potensi konflik yang dapat timbul dari polarisasi antara Jokowi dan Prabowo. Ia khawatir jika situasi ini terus berlanjut, rakyat akan menjadi korban dari pertarungan kekuasaan di antara kedua tokoh tersebut.
Blegur berharap agar Jokowi dan Prabowo dapat mengesampingkan ambisi pribadi dan kembali bersatu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam pertarungan kekuasaan yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.
