MALANG, Zona Malang – Permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sebagian purnawirawan jenderal merupakan ekspresi dari sebagian anak bangsa yang patut dihargai. Hal ini ditegaskan oleh analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dalam menyikapi munculnya usulan pemakzulan Gibran.
Jamiluddin menjelaskan bahwa ekspresi seperti itu seharusnya dinilai normal di negara demokrasi. Setiap anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi, termasuk terhadap wapres yang tidak dikehendakinya. Selama aspirasi para purnawirawan masih dalam koridor demokrasi, maka selayaknya pandangan mereka itu dihargai.
“Anak bangsa lainnya tak seharusnya mencela mereka, apalagi menyudutkannya,” kata Jamiluddin.
Namun, Jamiluddin kurang sepakat jika pemakzulan wapres tersebut dilakukan secara kudeta. Ia menegaskan bahwa upaya pemakzulan dengan cara kudeta harus ditumpas karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Karena itu, permintaan pemakzulan itu seharusnya dinilai normal saja. Permintaan seperti itu bukan hal terlarang di negara demokrasi,” tutup Jamiluddin.
Lebih lanjut, Jamiluddin menjelaskan bahwa ekspresi para purnawirawan jenderal dalam meminta pemakzulan Gibran merupakan bentuk penyaluran aspirasi yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk terhadap pejabat publik yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Meskipun demikian, Jamiluddin menegaskan bahwa cara-cara yang digunakan harus tetap dalam koridor demokrasi. Upaya pemakzulan melalui kudeta atau tindakan di luar mekanisme konstitusional tidak dapat dibenarkan.
“Jika pemakzulan Gibran dilakukan melalui jalur yang sah dan demokratis, maka itu merupakan hak mereka. Namun, jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis, maka itu harus ditolak,” tegas Jamiluddin.
Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Perbedaan pendapat dan aspirasi tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam stabilitas dan persatuan bangsa.
Jamiluddin berharap agar semua pihak dapat mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara damai dalam menyikapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta iklim politik yang kondusif dan menghargai perbedaan pendapat.
