MALANG, Zona Malang – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa (29/4/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas program pencegahan korupsi di lingkungan BUMN.
Erick Thohir didampingi oleh dua Wakil Menteri BUMN saat mengunjungi Gedung KPK. Mereka bertemu dengan Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono selaku pimpinan KPK, serta jajaran Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
Menurut anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, audiensi ini membahas program pencegahan korupsi di badan usaha milik negara. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 16.00 WIB.
“Audiensi ini membahas program pencegahan korupsi di badan usaha milik negara,” ujar Budi Prasetyo.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa materi dan hasil pembahasan dari pertemuan ini direncanakan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Menteri BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN.
Penguatan program pencegahan korupsi di BUMN menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, BUMN harus menjadi contoh dalam menerapkan tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.
Erick Thohir, yang baru menjabat sebagai Menteri BUMN sejak awal tahun 2025, tampaknya ingin segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh BUMN di bawah koordinasinya bebas dari praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi di seluruh sektor.
Pertemuan antara Menteri BUMN dan pimpinan KPK ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di BUMN. Dengan adanya kerja sama yang erat antara Kementerian BUMN dan KPK, diharapkan dapat mendorong peningkatan integritas dan transparansi di lingkungan BUMN.
Selain itu, pertemuan ini juga dapat menjadi momentum bagi Erick Thohir untuk menegaskan komitmennya dalam mewujudkan BUMN yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMN.
Masyarakat tentunya akan dengan saksama mengikuti perkembangan hasil dari audiensi ini. Publik berharap agar kerja sama antara Kementerian BUMN dan KPK dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan BUMN.
