MALANG, Zona Malang – Kebijakan penurunan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta menjadi 5% telah diumumkan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di sektor transportasi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyambut positif kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina akan menjalankan setiap kebijakan dan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Sebagai perusahaan milik negara, kami tentu akan menjalankan setiap kebijakan dan instruksi yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Simon.
Menurut Simon, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyesuaikan beban masyarakat, dan Pertamina siap mendukung langkah tersebut dalam kapasitasnya sebagai penyedia energi nasional.
Ketika ditanya soal kemungkinan penyesuaian harga jual bahan bakar akibat perubahan tarif pajak ini, Simon menyatakan bahwa pihaknya masih perlu melakukan perhitungan lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa harga BBM dipengaruhi oleh banyak komponen, sehingga tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan satu faktor saja.
“Tentu saja, hal tersebut perlu melalui perhitungan ulang. Pemerintah pasti meninjau berbagai faktor sebelum menetapkan keputusan yang paling tepat untuk rakyat,” ucapnya.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dijelaskan bahwa PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan pribadi yang sebelumnya sebesar 10% kini dipangkas menjadi 5%, sementara kendaraan umum hanya dikenakan 2%.
Kebijakan ini diambil untuk mengurangi tekanan ekonomi bagi warga, khususnya dalam sektor transportasi. Penurunan pajak BBM ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam hal penurunan biaya operasional kendaraan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah situasi yang sulit saat ini. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi tanda perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal daerah yang langsung berdampak pada harga bahan bakar di ibu kota.
Pertamina, sebagai perusahaan milik negara, siap untuk mendukung dan menjalankan setiap kebijakan pemerintah terkait dengan penyediaan dan distribusi bahan bakar di Jakarta. Pihak Pertamina juga menyatakan akan melakukan perhitungan ulang untuk menetapkan harga jual BBM yang paling tepat bagi masyarakat.
