MALANG, Zona Malang – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang berbeda dalam pidato kenegaraannya pada 30 April 2025 di Istana Negara. Bukan sekadar pidato biasa, namun terkesan seperti memo dari garis depan, bukan tentang perang fisik, melainkan perang jati diri bangsa.
Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih, mengaku tercengang bukan karena ancaman perang dunia, reshuffle kabinet, atau wacana pergantian wakil presiden, melainkan karena satu kalimat dari Presiden Prabowo: “Banyak pejabat, akademisi, bahkan purnawirawan, tidak memahami sejarah dan persoalan nasional.” Sutoyo menyebut itu bukan teguran, melainkan cambuk.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berbicara tentang panasnya geopolitik dunia, seperti konflik Rusia-Ukraina yang belum usai, Israel yang makin agresif, Iran dan Yordania yang seperti bom waktu, serta ketegangan Amerika-Tiongkok yang makin terasa. Meskipun Indonesia tetap non-blok, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan berarti pasif, melainkan “netral, tapi bukan non-reaktif.”
Lebih jauh, Presiden Prabowo membuka borok lama, seperti 5 juta hektare hutan bermasalah, tambang ilegal, dan investor asing yang bertingkah seperti penjajah. Semua itu akan dibenahi melalui program DANANTARA—Daya Anagata Nusantara, sebuah inisiatif besar yang digadang-gadang menjadi mesin energi masa depan Nusantara.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga berbicara tentang ketahanan pangan. Indonesia mencatat serapan beras tertinggi, hingga Jepang datang membeli dengan harga Rp 115 ribu per kilo, sementara di dalam negeri, harga masih Rp 15 ribuan. Namun, ancaman tetap ada, seperti mafia pangan, distribusi yang semrawut, dan pupuk yang terjebak birokrasi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Prabowo menggelontorkan suntikan dana Rp 500 triliun, bukan hanya untuk proyek besar seperti jalan tol atau Ibu Kota Negara (IKN), tapi juga untuk koperasi, apotek, dan gudang ikan, sebagai bentuk revival ekonomi kerakyatan. Namun, Sutoyo menyindir bahwa “sejarah kita terlalu sering digagalkan oleh pelaksana, bukan oleh konsep.”
Presiden Prabowo juga menanggapi sinis suara-suara dari kalangan purnawirawan. “Saya juga purnawirawan,” katanya, bukan marah, tapi menusuk. Sebuah isyarat bahwa ia mendengar, tapi tidak tunduk.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sedang dikaji. Namun, ia tidak berjanji. Sutoyo mengatakan, “Itu baik, karena masalah bangsa ini bukan kekurangan janji, tapi kekurangan nyali.”
Sutoyo menyimpulkan, arah pidato Presiden Prabowo terlihat seperti memo perang. Perang melawan mentalitas inlander, melawan predator global, dan melawan elite yang hanya ingin nyaman di kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar siap di belakang Prabowo? Bukan yang sekadar hormat, tapi yang bisa bilang: “Saya di sini untuk bekerja, bukan cuma bersuara.”
