MALANG, Zona Malang – Mabes TNI mengambil langkah tegas dalam menangani aksi premanisme yang kerap berkedok sebagai organisasi masyarakat (ormas) dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Yusri menjelaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku apabila terbukti ada prajurit TNI yang terlibat dalam membekingi preman berkedok ormas. “Nah tentunya terkait kalau memang di ormas itu ada mereka tentunya orang sipil ya. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani,” terangnya.
Dalam upaya pencegahan, Mabes TNI melibatkan Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik) yang berkoordinasi dengan tim intelijen lainnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais). “Untuk terkait dengan masalah kita memang ada fungsi disini adalah lit pamvit. Ini adalah intelligent dimana kita selalu berkolaborasi bekerjasama dengan intelligent-intelligent yang lain,” ujar Yusri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya aksi premanisme berkedok ormas. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang telah meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.
“Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Budi Gunawan.
Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas ini merupakan hasil rapat yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.
Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah premanisme yang kerap meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di lingkungan sekitar.
Tidak hanya itu, Mabes TNI juga menegaskan bahwa mereka akan menindak tegas setiap oknum prajurit yang terbukti terlibat dalam membekingi preman berkedok ormas. Hal ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga profesionalisme dan integritas prajuritnya.
Kerja sama yang erat antara TNI, Polri, dan berbagai kementerian serta lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan premanisme di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk turut berpartisipasi dengan melaporkan setiap temuan yang mencurigakan, sehingga upaya ini dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.
Dengan adanya langkah-langkah tegas dan koordinasi yang kuat, diharapkan iklim investasi di Indonesia dapat tercipta dengan lebih kondusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan menindak setiap bentuk premanisme yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
