MALANG – Gemuruh isu kudeta kembali mengudara di Indonesia. Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengungkapkan adanya tanda-tanda ‘Hidden Kudeta’ yang sudah dapat dirasakan. Hal ini ia ungkapkan merujuk pada pernyataan Letjen (Purn) Suharto, tokoh perwira tinggi TNI yang menandatangani delapan poin Pernyataan Sikap Prajurit TNI.
Menurut Sutoyo Abadi, istilah ‘Hidden Kudeta’ dari Geng Solo yang sering disampaikan Letjen (Purn) Suharto mengacu pada bentuk kudeta yang bersifat rahasia atau tidak kasatmata, berbeda dengan kudeta terang-terangan yang identik dengan perebutan kekuasaan secara paksa. Sutoyo menilai, sinyal ‘Hidden Kudeta’ ini muncul dari berbagai kebijakan yang dinilai mengancam kedaulatan negara.
Pada Maklumat Yogyakarta, 19 November 2024, sejumlah poin disampaikan sebagai peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Sutoyo menekankan bahwa jika peringatan tersebut diabaikan, konsekuensi serius bisa terjadi.
Dalam pernyataan tersebut, beberapa tuntutan dilayangkan, di antaranya pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek yang berlindung atas nama PSN seperti PIK, audit menyeluruh terhadap seluruh regulasi, kebijakan, dan proyek milik oligarki yang mengancam kedaulatan negara, mengadili para pengkhianat negara dan pihak yang terlibat dalam kejahatan terhadap NKRI, serta pengembalian tanah rakyat yang dikuasai oleh oligarki dan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing yang membahayakan kedaulatan NKRI.
Sutoyo Abadi menyatakan bahwa himbauan dari Maklumat Yogyakarta ini memberi dua pilihan bagi Presiden Prabowo: bertindak sebagai patriot dengan risiko besar atau mengabaikan dan menghadapi kehancuran. Ia juga menegaskan bahwa jika langkah penyelamatan NKRI ini diabaikan, rakyat memiliki hak sebagai pemilik sah kedaulatan negara untuk mengambil tindakan.
“Hidden Kudeta Geng Solo sudah tercium baunya, bahkan eskalasinya sudah pada level ‘Revolusi atau Bubar’,” ujar Sutoyo Abadi kepada Radar Aktual, Jumat (9/5/2025). Menurutnya, situasi ini menunjukkan pentingnya langkah konkret untuk mempertahankan keutuhan NKRI.
Sutoyo pun mengingatkan bahwa konsistensi Presiden Prabowo dengan ucapannya sangat dinantikan, terutama terkait pernyataannya untuk tidak membiarkan adanya kekuasaan negara dalam negara. Apabila tidak dilakukan langkah tegas, Sutoyo memperingatkan risiko besar terhadap kelangsungan NKRI.
Dalam situasi yang semakin tegang ini, berbagai pihak memandang perlunya tindakan cepat dan tegas untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan negara. Presiden Prabowo diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Pengamat politik, Andri Wibowo, mengatakan bahwa isu ‘Hidden Kudeta’ harus segera ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. “Jika dibiarkan, situasi ini dapat memicu gejolak yang sulit dikendalikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, aktivis mahasiswa, Rina Kusuma, menyatakan bahwa rakyat siap mengambil tindakan jika pemerintah tidak segera menangani isu ini. “Kami tidak akan tinggal diam jika kedaulatan negara terancam. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan NKRI,” tegasnya.
Berbagai pihak sepakat bahwa situasi saat ini menuntut kepemimpinan yang kuat, tegas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo diharapkan dapat menunjukkan komitmennya untuk menjaga keutuhan NKRI dan memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam Maklumat Yogyakarta. Jika tidak, konsekuensi yang akan dihadapi dapat berdampak serius bagi masa depan Indonesia.
