MALANG – Dugaan praktik premanisme kembali muncul di Pasar Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Beredar foto di media sosial yang memperlihatkan oknum dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) meminta uang retribusi kepada para pedagang di pasar tersebut.
Unggahan akun Instagram @lambeturah menunjukkan tumpukan karcis retribusi dari berbagai ormas yang diduga terlibat dalam praktik ini. Salah satu karcis bahkan mencantumkan keterangan “Pemuda Pancasila Jatibarang pengelola pasar tumpah 2000, sumbang operasional pedagang pasar sandang Rabu Minggu”.
Pedagang Keluhkan Beban Retribusi TinggiPemilik akun @lambeturah mengungkapkan bahwa beban retribusi semakin memberatkan para pedagang di Pasar Jatibarang. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa satu kali berjualan, pedagang harus membayar retribusi sekitar Rp 30.000 untuk 15 orang.
“Berjualan di Jatibarang Cirebon, karcis makin banyak. Mulai dari 2 ribu dikali 15 orang, jadi 30 ribu sekali jualan per lapak. Kalau ada 100 lapak, totalnya bisa tembus 3 juta rupiah,” tulisnya.
Praktik tersebut disebut-sebut telah berlangsung secara rutin, dan membuat para pedagang semakin tertekan dengan berbagai pungutan yang tidak memiliki legalitas jelas.
Netizen Ramai Mengkritik Aksi OrmasVideo yang diunggah pada Senin (12/5/2025) itu pun segera menuai beragam komentar dari pengguna media sosial. Banyak dari mereka menyuarakan kritik tajam terhadap perilaku ormas yang dianggap menyalahgunakan kewenangan.
“Lebih baik ormas seperti ini dibubarkan saja,” tulis akun @babyhypeid.
Sementara itu, akun @febnamita menyindir keras, “ORMAS = Organisasi Menyusahkan Masyarakat.”
“Katanya cari uang itu sulit, tapi ormas kayaknya gampang banget ya dapetnya,” tulis akun lain, @freddyaday.
Belum Ada Respons Resmi dari Pemerintah SetempatHingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak keamanan terkait dugaan pungutan liar oleh oknum ormas di Pasar Jatibarang.
Masyarakat dan netizen berharap ada tindakan tegas untuk mengusut dan menghentikan praktik tersebut. Mereka menganggap praktik ini telah menyalahgunakan kewenangan dan memberatkan para pedagang.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat segera ditangani oleh pihak berwenang agar tidak terjadi lagi praktik-praktik serupa yang merugikan masyarakat.
Praktik Premanisme di Pasar Jatibarang Tuai Kecaman NetizenPraktik premanisme yang terjadi di Pasar Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik. Beredar foto di media sosial yang memperlihatkan oknum dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) meminta uang retribusi kepada para pedagang di pasar tersebut.
Unggahan akun Instagram @lambeturah menunjukkan tumpukan karcis retribusi dari berbagai ormas yang diduga terlibat dalam praktik ini. Salah satu karcis bahkan mencantumkan keterangan “Pemuda Pancasila Jatibarang pengelola pasar tumpah 2000, sumbang operasional pedagang pasar sandang Rabu Minggu”.
Pedagang Keluhkan Beban Retribusi TinggiPemilik akun @lambeturah mengungkapkan bahwa beban retribusi semakin memberatkan para pedagang di Pasar Jatibarang. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa satu kali berjualan, pedagang harus membayar retribusi sekitar Rp 30.000 untuk 15 orang.
“Berjualan di Jatibarang Cirebon, karcis makin banyak. Mulai dari 2 ribu dikali 15 orang, jadi 30 ribu sekali jualan per lapak. Kalau ada 100 lapak, totalnya bisa tembus 3 juta rupiah,” tulisnya.
Praktik tersebut disebut-sebut telah berlangsung secara rutin, dan membuat para pedagang semakin tertekan dengan berbagai pungutan yang tidak memiliki legalitas jelas.
Netizen Ramai Mengkritik Aksi OrmasVideo yang diunggah pada Senin (12/5/2025) itu pun segera menuai beragam komentar dari pengguna media sosial. Banyak dari mereka menyuarakan kritik tajam terhadap perilaku ormas yang dianggap menyalahgunakan kewenangan.
“Lebih baik ormas seperti ini dibubarkan saja,” tulis akun @babyhypeid.
Sementara itu, akun @febnamita menyindir keras, “ORMAS = Organisasi Menyusahkan Masyarakat.”
“Katanya cari uang itu sulit, tapi ormas kayaknya gampang banget ya dapetnya,” tulis akun lain, @freddyaday.
Belum Ada Respons Resmi dari Pemerintah SetempatHingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak keamanan terkait dugaan pungutan liar oleh oknum ormas di Pasar Jatibarang.
Masyarakat dan netizen berharap ada tindakan tegas untuk mengusut dan menghentikan praktik tersebut. Mereka menganggap praktik ini telah menyalahgunakan kewenangan dan memberatkan para pedagang.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat segera ditangani oleh pihak berwenang agar tidak terjadi lagi praktik-praktik serupa yang merugikan masyarakat.
