MALANG – Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mengalami pengembangan signifikan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan inklusif di berbagai wilayah. Melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sosial dan kualitas sumber daya manusia.
Sebelumnya, program Sekolah Rakyat telah tersebar di 53 lokasi, namun kini bertambah menjadi 63 titik di seluruh Indonesia. Rencananya, Sekolah Rakyat ini akan mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang. Dalam pelaksanaannya, Kemensos mengutamakan guru dan tenaga kependidikan yang tinggal tidak jauh dari lokasi sekolah, agar operasional Sekolah Rakyat berjalan lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1580/1/DL03/05/2025, beberapa syarat wajib calon guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat adalah lulusan S1 atau D4 dengan IPK minimal 3,0, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing lain, serta mempunyai sertifikat pendidik atau keahlian profesional yang relevan dengan posisi yang dilamar. Pihak Kemensos menegaskan bahwa kualitas tenaga pendidik sangat penting untuk mendukung keberhasilan Sekolah Rakyat sebagai pendidikan alternatif yang inklusif dan merata.
Rekrutmen guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat telah dijadwalkan sejak April 2025, dengan pengiriman data BNBA (by name by address) ke Sekretariat Bersama maksimal pada 20 Mei 2025. Proses pendaftaran siswa juga dimulai pada bulan yang sama. Jika sesuai jadwal, kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025.
Berdasarkan hasil koordinasi antar kementerian, pengisian formasi guru dan tenaga pendidik dilakukan dengan dua skema utama, yaitu redistribusi PNS sebagai prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan awal, dan optimalisasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagai tenaga paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu jika memenuhi kriteria.
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan bahwa seleksi guru Sekolah Rakyat akan dirancang menyerupai mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami telah menyiapkan 35 titik lokasi seleksi dengan kapasitas sekitar 3.500 peserta. Jika berjalan lancar, proses seleksi bisa selesai maksimal dalam enam hari,” ujar Haryomo saat dikutip dari laman resmi Kemensos, Senin (19/5/2025).
Pernyataan Haryomo ini mengindikasikan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara efisien untuk mengejar waktu pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang semakin dekat. Pemerintah berharap, dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, dapat meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Kepala Bagian Humas Kemensos, Rina Suryani, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. “Kami optimistis program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil,” ujar Rina.
Selain itu, Rina juga menambahkan bahwa Kemensos telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), untuk memastikan sinergi dan dukungan yang optimal bagi program Sekolah Rakyat.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Melalui kerjasama lintas kementerian dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
