MALANG – Indonesia dan Kamboja menegaskan kembali komitmen mereka untuk bersama-sama memerangi kejahatan lintas negara atau transnasional. Hal ini merupakan hasil dari pertemuan antara delegasi Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Angkatan ke-34 dengan pihak-pihak terkait di Kamboja.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh melalui pernyataan pers menyampaikan bahwa sebanyak 40 orang delegasi tersebut mengunjungi Kamboja sebagai bagian dari Kuliah Kerja di Luar Negeri (KKLN). Program ini bertujuan untuk membekali para calon pemimpin lembaga penegak hukum dengan perspektif global tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Sebelumnya, delegasi telah bertemu secara terpisah dengan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP), Komite Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Orang (NCCT), dan Otoritas Nasional untuk Pemberantasan Narkoba (NACD). Dalam pertemuan dengan CNP, dilakukan diskusi tentang penanggulangan kejahatan transnasional, seperti penipuan dunia maya, pelanggaran terkait teknologi, perdagangan manusia, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, serta pencucian uang. Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya kolaborasi internasional dan program pengembangan kapasitas.
Di NCCT, para delegasi bertemu Wakil Ketua Tetap NCCT, Lok Chumteav Chu Bun Eng, yang memaparkan situasi perdagangan manusia di Kamboja akibat penyalahgunaan platform digital. Diskusi berikutnya berkisar pada strategi kebijakan dan upaya berkelanjutan Kamboja untuk memerangi kejahatan tersebut.
Sementara itu, diskusi dengan NACD yang membahas pemberantasan kejahatan terkait narkoba, menggarisbawahi perlunya inisiatif seperti penguatan koordinasi penegakan hukum, kampanye kesadaran publik, program rehabilitasi, dan kolaborasi internasional dalam pemberantasan narkoba.
Pada keterangan pers yang sama, Dubes RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto menekankan perlunya implementasi konkret Nota Kesepahaman tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional, yang ditandatangani pada tahun 2023. Beliau menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Kamboja meningkatkan potensi individu untuk terlibat kriminalitas. Mereka berisiko menjadi korban perdagangan manusia dan penyalahgunaan narkoba.
Delegasi Indonesia juga dijadwalkan untuk mengunjungi Sihanoukville guna bertemu dengan pejabat setempat, termasuk mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum. Adapun pada 2024, Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Vokasi Kamboja menginformasikan kepada KBRI bahwa lebih dari 131.000 warga negara Indonesia bekerja di Kamboja. Sekitar sepertiga dari mereka tinggal di provinsi Preah Sihanouk, sehingga menjadikannya provinsi dengan komunitas Indonesia terbesar di Kamboja.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara Indonesia dan Kamboja dalam memerangi kejahatan transnasional, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia yang berada di Kamboja. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memerangi kejahatan lintas batas yang semakin meningkat di era globalisasi saat ini.
Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol. Toni Harmanto, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Kamboja. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara dalam memerangi kejahatan transnasional,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Badan Intelijen Keamanan Kamboja, Generals Sok Phal, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmen Kamboja untuk terus bekerja sama dengan Indonesia. “Kami siap untuk berbagi informasi, melakukan pertukaran personel, dan mengembangkan program pelatihan bersama guna memperkuat kapasitas kami dalam memerangi kejahatan lintas batas,” katanya.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari kedua negara, diharapkan kerja sama Indonesia-Kamboja dalam memerangi kejahatan transnasional akan semakin erat dan efektif di masa mendatang. Hal ini akan memberikan manfaat bagi keamanan dan kesejahteraan warga negara kedua negara.
