MALANG – Pengangkatan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah memicu perdebatan di kalangan publik, pengamat, dan pegiat tata kelola pemerintahan. Djaka, yang dikenal sebagai mantan bawahan Presiden Prabowo Subianto di Kopassus dan bagian dari Tim Mawar menjelang Reformasi 1998, kini dipercaya untuk memimpin lembaga teknokratik yang selama ini diisi oleh profesional bidang kepabeanan dan perdagangan internasional.
Menurut pengamat politik Muslim Arbi, langkah ini sarat akan pertanyaan. “Apakah penunjukan Djaka murni untuk memperkuat pemberantasan penyelundupan, atau ada muatan politis yang justru dapat merusak sistem meritokrasi birokrasi yang sudah diperjuangkan selama ini?” ujarnya kepada Radar Aktual, Ahad (25/5/2025).
Selama ini, jabatan Dirjen Bea Cukai ditempuh melalui jalur karir panjang: eselon bawah, ujian kompetensi, diklat, hingga promosi berbasis prestasi. Namun, masuknya Djaka dari luar jalur, apalagi berlatar militer, menciptakan preseden baru yang dianggap rawan membuka celah pengisian jabatan berdasarkan kedekatan politik.
“Kalau alasan pengangkatan militer karena mafia penyelundupan, bukankah Bea Cukai sudah punya unit pengawasan sendiri? Apakah mereka selama ini gagal?” tanya Muslim. Ia mengingatkan bahwa karakter urusan kepabeanan lebih terkait tata niaga, perpajakan, dan regulasi ekonomi, bukan soal operasi militer.
Lebih jauh, Muslim melihat langkah ini sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Dengan menempatkan loyalis di pos-pos strategis, termasuk yang mengurusi arus barang, pajak, dan pemasukan negara, Prabowo dianggap memperkuat lingkar kekuasaannya.
Namun, risiko yang mengintai adalah runtuhnya profesionalisme birokrasi. “Kalau kesetiaan politik jadi tiket mengisi jabatan, pegawai akan kehilangan semangat untuk berkompetisi berdasarkan kinerja,” kata Muslim.
Muslim mengingatkan bahwa masalah penyelundupan bukan semata-mata soal figur pimpinan, tetapi juga persoalan sistemik: lemahnya koordinasi antarlembaga, longgarnya regulasi, dan mentalitas birokrasi yang permisif. “Siapapun Dirjennya, tanpa perbaikan koordinasi dengan Polri, TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Perdagangan, masalah penyelundupan tidak akan selesai,” tegasnya.
Oleh karena itu, Muslim menyerukan agar publik, DPR, LSM, dan media terus mengawasi jalannya kebijakan di bawah kepemimpinan Djaka. “Kita menunggu langkah nyata: apakah angka penyelundupan turun, integritas pegawai membaik, digitalisasi dipercepat, dan koordinasi lintas sektor diperkuat,” katanya.
Ia mengingatkan, jika pola penempatan loyalis politik dan militer meluas di jabatan sipil, maka apa yang disebut meritokrasi birokrasi bisa hancur perlahan. “Kalau itu terjadi, reformasi birokrasi hanya akan tinggal slogan kosong,” tutup Muslim.
