MALANG – Fenomena mengejutkan terjadi di calon Ibu Kota Baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, menyoroti tajam maraknya praktik prostitusi online di kawasan sekitar IKN.
Melalui cuitan di akun media sosial pribadinya, Said Didu memberikan sorotan dan sindiran terkait hal ini. Ia menyebut anggaran yang berasal dari uang rakyat dengan nominal fantastis untuk membangun IKN, namun hasilnya hanya seperti ini.
“Buang uang rakyat ratusan triliun untuk hasil seperti ini?” tulisnya dikutip Selasa (27/5/2025). Sebelumnya, kabar mengenai maraknya praktik prostitusi online di kawasan sekitar IKN menjadi perhatian publik.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Satpol PP PPU) menyatakan telah melakukan pemantauan intensif dan penertiban terhadap aktivitas tersebut demi menjaga wilayah IKN dari penyakit sosial masyarakat.
Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, mengatakan ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Laporan tersebut terutama berasal dari Kecamatan Sepaku, wilayah administratif yang menjadi bagian dari kawasan IKN.
“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat,” ujar Bagenda Ali, Minggu (26/5/2025).
Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama di tengah upaya pemerintah untuk membangun IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berwibawa. Maraknya praktik prostitusi online di kawasan sekitar IKN dikhawatirkan dapat merusak citra dan reputasi proyek pembangunan IKN yang telah dicanangkan.
Pihak berwenang, seperti Satpol PP PPU, telah melakukan langkah-langkah penertiban untuk mengatasi masalah ini. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, mengingat praktik prostitusi online cenderung sulit dideteksi dan diberantas.
Situasi ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Ia menilai bahwa anggaran besar yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pernyataan Said Didu melalui media sosial menunjukkan keprihatinannya terhadap fenomena yang terjadi di calon Ibu Kota Baru Indonesia ini. Ia mempertanyakan apakah anggaran ratusan triliun rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan IKN dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah prostitusi online di kawasan IKN. Upaya pemberantasan dan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, agar IKN dapat tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang bersih, modern, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika.
