Zona Malang – Fraksi Partai NasDem DPR RI menyuarakan dukungannya terhadap usulan kebijakan “satu orang, satu akun” untuk semua platform media sosial sebagai langkah strategis menekan penyebaran hoaks dan akun palsu. Meskipun begitu, NasDem memberikan catatan tegas bahwa implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para kreator konten.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Andina Thresia Narang, menyatakan bahwa wacana ini penting untuk dipertimbangkan secara serius guna menjaga keamanan ruang digital di Indonesia.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata,” tegas Andina di Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga berdampak buruk bagi pelaku UMKM yang algoritmanya tertutup oleh akun-akun viral anonim.
Namun, Andina mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dirancang secara cermat agar tidak menjadi pedang bermata dua. Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan hak kebebasan berekspresi warga negara. Salah satu syarat utamanya adalah memastikan aturan tersebut tidak salah sasaran.
“Tidak semua second account identik dengan buzzer. Banyak akun tambahan yang dikelola masyarakat untuk usaha kecil, promosi karya, atau sekadar mencari penghasilan tambahan. Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator,” jelasnya.
Untuk itu, Fraksi NasDem mendorong adanya forum bersama yang melibatkan DPR, pemerintah, platform media sosial, akademisi, dan perwakilan pelaku usaha untuk merumuskan regulasi yang adil. Selain itu, perlu ada mekanisme penindakan yang jelas terhadap akun bot dan buzzer, bukan menambah beban verifikasi bagi masyarakat umum
“Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Andina.
Sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh Fraksi NasDem ini menjadi sebuah hal penting bagi Anda, baik sebagai pelaku UMKM, kreator konten, maupun pengguna media sosial pada umumnya.
Ini menandakan bahwa para pembuat kebijakan mulai menyadari kompleksitas penggunaan media sosial, di mana tidak semua akun ganda memiliki niat buruk.
Dukungan bersyarat ini membuka ruang dialog agar jika kebijakan ini nantinya diterapkan, sasarannya adalah akun-akun anonim penyebar hoaks dan provokasi, bukan akun-akun yang Anda gunakan secara sah untuk berwirausaha atau berkarya.
