Zona Malang – Viral baru-baru ini di media sosial, beberapa kelompok peretas atau hacker telah berhasil membobol sistem pertahanan siber Pondok Pesantren Al Zaytun yang banyak menimbulkan polemik, dan hasilnya bocoran informasi yang meliputi data transaksi perbankan, daftar dosen Institut Agama Islam Al Aziz (IAIA) Al Zaytun, dan informasi tentang staf teknologi informasi di lembaga tersebut disebar oleh hacker itu.
Tindakan peretasan ini tidak hanya terbatas pada hal tersebut, melainkan juga melibatkan bocoran data pribadi dari Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, beserta data anak-anaknya.
Para peretas menyatakan bahwa serangan dan peretasan data di Pondok Pesantren Al Zaytun akan terus berlanjut.
Beberapa sistem pertahanan siber Pondok Pesantren Al Zaytun telah ditembus oleh para peretas, termasuk situs web dan subdomain situs tersebut.
“Dalam data terungkap ada 1.500 data transaksi Institut Agama Islam Al Zaytun. Bank yang terlibat adalah Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0067xxx-0 dan 134-00-444xxx-1,” demikian keterangan yang diberikan.
Pihak Velzsec Team, kelompok peretas yang bertanggung jawab atas serangan ini, mengungkapkan bahwa mereka tidak mempublikasikan semua data yang mereka peroleh, karena di dalamnya terdapat data transaksi pembayaran dari mahasiswa.
Beberapa data yang telah dipublikasikan mencakup transaksi pembayaran biaya pendidikan sebesar Rp 3,9 juta dan biaya listrik sebesar Rp 300 ribu.
Selain itu, terdapat juga transaksi sebesar Rp 295 ribu untuk pembayaran buku paket dan Rp 740 ribu untuk buku paket lainnya.
Selanjutnya, terdapat juga data yang mengungkap jumlah dosen dan ahli IT di Institut Agama Islam Al Aziz (IAIA), yang merupakan perguruan tinggi yang berada di Pondok Pesantren Al Zaytun. Mereka mengungkapkan bahwa terdapat 26 dosen dan 2 ahli IT.
“Data dari 26 dosen diungkapkan dan juga 2 ahli IT,” tulis peretas tersebut.
Selain itu, data mengenai alumni Pondok Pesantren Al Zaytun juga ikut terbocor, dan mereka berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Tangerang Selatan.
Motif di balik serangan peretasan data di Pondok Pesantren Al Zaytun masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa serangan ini terjadi karena Pondok Pesantren Al Zaytun telah menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia.
“Maaf, Indonesia, kami bukan teroris, tetapi kami ingin mempertahankan Islam dan kami tidak bisa menerima bahwa umat Islam di Indonesia terus diguncang oleh kontroversi seperti ini. Kami akan terus menyerang Al Zaytun hingga tujuan kami tercapai,” tegas peretas tersebut.
Selanjutnya, data pribadi dari Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, juga menjadi target peretasan. Informasi yang berhasil dibobol mencakup biodata seperti agama, tempat dan tanggal lahir, serta data mengenai istri dan anak-anaknya.
Hingga bulan Mei 2023, kelompok aktivis peretas yang dikenal sebagai Hacktivist telah berhasil membobol sebanyak 45.780 data registrasi di Mahad Al Zaytun. Data tersebut berisi informasi biodata umum.
Peretasan ini mengundang keprihatinan besar dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kerentanan sistem keamanan siber di lembaga pendidikan dan lembaga lainnya. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi yang menjadi tanggung jawab lembaga terkait.
Pihak berwenang dan lembaga terkait diharapkan segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi Pondok Pesantren Al Zaytun untuk meningkatkan sistem keamanan siber mereka agar dapat melindungi data sensitif dan mencegah serangan serupa di masa depan.
Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan keamanan siber di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Hal ini penting agar setiap individu dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menghindari menjadi korban serangan siber yang merugikan.
Serangan peretasan ini mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan data dan keamanan siber dalam dunia digital yang semakin kompleks. Lembaga dan organisasi harus terus berinvestasi dalam keamanan siber dan memperkuat sistem pertahanan mereka untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi yang mereka kelola.***
