MALANG, Zona Malang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan harapannya agar keberadaan Koperasi Merah Putih di hampir setiap desa di Indonesia dapat menjadi pintu masuk bagi Gerakan Kembali ke Desa (GKD), khususnya bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari industri manufaktur.
Menurut LaNyalla, kita saat ini menghadapi fakta bahwa banyak pabrik yang mengurangi jumlah karyawannya. Di satu sisi, banyak korban PHK yang berasal dari desa, yang melakukan urbanisasi ke kota karena sulitnya lapangan pekerjaan di desa. Namun, sekarang ada Koperasi Merah Putih yang tersebar di setiap desa. Hal ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi pintu bagi Gerakan Kembali ke Desa, karena adanya aktivitas ekonomi di desa.
Mantan Ketua DPD RI itu menambahkan, sejak menjabat sebagai pimpinan lembaga perwakilan daerah, dirinya kerap menekankan pentingnya desa sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, memperkuat desa bukan hanya soal mencegah urbanisasi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun ketahanan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan nasional.
“Apalagi Koperasi Merah Putih itu nantinya didanai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank milik negara. Seharusnya koperasi ini bisa menjadi pengungkit ekonomi. Tinggal bagaimana keterlibatan aktif penduduk desa agar bisa merasakan manfaatnya. Ini tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Koperasi, tetapi harus melibatkan lintas kementerian seperti pertanian, UMKM, industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan lainnya,” jelas LaNyalla.
LaNyalla juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap operasional koperasi tersebut. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mesin ekonomi desa.
“Jangan sampai setelah didirikan lalu dibiarkan tanpa pendampingan yang intens. Harus ada pemantauan yang ketat agar problem yang muncul bisa segera diatasi,” pungkas LaNyalla.
Menurut pengamat ekonomi, Andi Sulistyo, keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa memang memiliki potensi besar untuk mendorong Gerakan Kembali ke Desa. Namun, hal ini harus didukung dengan berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Selain pendanaan melalui KUR, pemerintah juga harus menyiapkan program-program pemberdayaan ekonomi desa yang terintegrasi. Mulai dari pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, hingga akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk desa,” ujar Andi.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif masyarakat desa juga menjadi kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih. Pemerintah harus mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan koperasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai Koperasi Merah Putih hanya dikelola oleh segelintir orang. Harus ada keterlibatan yang luas dari masyarakat desa, sehingga benar-benar menjadi gerakan ekonomi desa yang kuat,” tegas Andi.
Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sumbersari, Budi Santoso, mengaku optimistis dengan peran koperasi dalam mendukung Gerakan Kembali ke Desa. Menurutnya, koperasi dapat menjadi wadah bagi para korban PHK untuk memulai usaha baru di desa.
“Kami sudah menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, mulai dari pelatihan, bantuan modal, hingga akses pasar. Harapannya, warga desa termasuk para korban PHK dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memulai usaha yang produktif,” ujar Budi.
Ia berharap, dengan adanya Koperasi Merah Putih di setiap desa, arus urbanisasi dapat ditekan dan masyarakat desa dapat lebih sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif di desanya masing-masing.
“Ini adalah kesempatan emas bagi desa untuk bangkit secara ekonomi. Koperasi Merah Putih harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga, agar tujuan Gerakan Kembali ke Desa dapat terwujud,” pungkas Budi.
