MALANG, Zona Malang – Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional saat ini tengah menghadapi tantangan berat dengan adanya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang dinilai lebih mengakomodasi tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti rokok dan kepentingan global ketimbang melindungi industri dalam negeri.
Salah satu poin kontroversial dalam RPMK adalah rencana penerapan kemasan rokok polos, yang mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), padahal Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Pelaku IHT menilai aturan ini makin mempersempit ruang gerak industri yang saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan berat.
“Kami menilai RPMK ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan LSM anti rokok dan agenda global daripada melindungi industri dalam negeri,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok Indonesia (APRI), Bambang Supriyanto.
Menurut Bambang, pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari aturan-aturan yang akan diterapkan. Industri rokok nasional telah menyerap jutaan tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara.
“Kami berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi kami dan tidak terburu-buru menerapkan aturan yang bisa merugikan industri,” tegas Bambang.
Selain kemasan polos, RPMK juga mengatur pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok, serta peningkatan cukai yang dinilai akan semakin mempersempit ruang gerak IHT. Pelaku industri khawatir hal ini akan berdampak pada penurunan penjualan dan produksi, serta ancaman terhadap jutaan pekerja yang bergantung pada industri rokok.
“Kami siap berdialog dengan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kami tidak ingin industri rokok nasional terpuruk hanya karena aturan yang tidak mempertimbangkan kepentingan kami,” tambah Bambang.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa RPMK disusun untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok. Pemerintah berpandangan bahwa langkah-langkah yang diatur dalam RPMK, termasuk kemasan polos, terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi merokok di banyak negara.
“Kami memahami keprihatinan industri, tapi kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami akan terus berdialog dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan, Dina Lusiana.
Perdebatan antara pemerintah dan industri rokok nasional ini mencerminkan kompleksitas isu regulasi tembakau, yang harus menyeimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi komprehensif yang dapat diterima oleh semua pihak.
Sementara itu, aktivitas produksi rokok terus berlangsung di salah satu pabrik tembakau di Surabaya. Pekerja tengah menyiapkan batang rokok untuk dikemas dan diberi pita cukai, di tengah ketidakpastian regulasi yang akan berdampak pada industri mereka.
“Kami hanya bisa berharap pemerintah mau mendengarkan suara kami dan mempertimbangkan dampak aturan ini terhadap keberlangsungan industri,” ujar salah seorang pekerja pabrik, Andi.
Dinamika regulasi tembakau ini akan terus menjadi sorotan publik dan pemangku kepentingan dalam waktu dekat. Keputusan pemerintah akan menentukan masa depan industri rokok nasional dan jutaan pekerja yang bergantung padanya.
