Jakarta – Indonesia memiliki infrastruktur telekomunikasi yang cukup besar dengan 600.000 menara Base Transceiver Station (BTS) tersebar di seluruh wilayah. Infrastruktur ini memainkan peran penting dalam mendukung cakupan seluler dan microwave link di Indonesia. Namun, belakangan ini, muncul wacana tentang potensi penggantian menara BTS dengan satelit orbit rendah milik Starlink, sebuah perusahaan milik Elon Musk.
Starlink dan Tantangan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
Dalam sebuah pernyataan, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa menara BTS mungkin tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink. Menurutnya, satelit orbit rendah dapat menggantikan fungsi menara pemancar sinyal seluler. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan mengingat kompleksitas dan skala infrastruktur telekomunikasi yang ada.
Pada webinar bertajuk “Otomatisasi Pengelolaan Kota dan Perusahaan dengan IoT dan Aplikasi” yang digelar pada Rabu, 5 Juni 2024, Ditjen PPI Kemenkominfo Sukirman menjelaskan bahwa sebaran site penyelenggara seluler di Indonesia didominasi oleh jaringan 4G, diikuti oleh 2G, berdasarkan data kuartal II/2023. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 152.345 unit 2G, 1.226 unit 3G, 456.604 unit 4G, dan 406 unit 5G yang aktif di Indonesia.
Meskipun jaringan 4G telah mencakup 98,81% luas pemukiman di Indonesia, cakupan sinyal 4G secara keseluruhan baru mencapai 51,04% dari total luas wilayah. Sebaliknya, jaringan 5G baru mencakup 0,11% dari luas wilayah, dengan cakupan populasi mencapai 2,8%.
Kebijakan Transformasi Digital
Untuk mengatasi tantangan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyusun sembilan arah kebijakan transformasi digital. Salah satunya adalah penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi. Kebijakan ini mengklasifikasikan layanan digital menjadi tiga kategori: layanan digital dasar, layanan digital lanjutan, dan layanan digital canggih.
Pemerintah juga berupaya memastikan harga layanan telekomunikasi yang terjangkau dengan mendorong investasi di bidang digital. Upaya ini termasuk penyusunan skema insentif alternatif khususnya untuk daerah-daerah yang menjadi sasaran percepatan pembangunan layanan telekomunikasi.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya tata kelola dan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan jaringan digital. Kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci dalam upaya ini. Kemenkominfo juga mendorong adopsi digital dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, layanan publik, dan pemerintahan, untuk meningkatkan permintaan dan memastikan pelayanan yang efisien, efektif, serta transparan.
Penguatan Industri TIK dan Kedaulatan Digital
Penguatan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Kemenkominfo berupaya mendorong sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur digital. Skema insentif alternatif, seperti rasionalisasi regulatory cost, juga sedang disusun untuk mendukung pengembangan industri ini.
Dalam hal kedaulatan digital, pemerintah berkomitmen meningkatkan keamanan dan kondusivitas ruang digital. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun super platform digital yang bertujuan memastikan kualitas pelayanan publik yang efektif dan transparan.
Kesimpulan
Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia tengah berada di persimpangan antara memanfaatkan teknologi satelit seperti Starlink dan mempertahankan serta mengembangkan jaringan menara BTS yang sudah ada. Tantangan pemerataan akses dan peningkatan cakupan jaringan 4G dan 5G menjadi prioritas utama. Pemerintah, melalui Kemenkominfo, terus menyusun kebijakan dan inisiatif untuk mendorong transformasi digital, memperkuat industri TIK, dan memastikan kedaulatan digital Indonesia.
Dengan berbagai langkah dan kebijakan yang telah disiapkan, diharapkan infrastruktur telekomunikasi Indonesia dapat semakin merata dan kuat, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan memastikan akses informasi yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
