MALANG – Kabar penting bagi dunia digital Indonesia! Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memprediksi adanya kesenjangan (gap) talenta digital yang signifikan di tahun 2030 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kominfo, Boni Pudjianto, dalam acara “Ngopi Bareng Komdigi” pada Jumat (20/6) lalu. Prediksi ini tentu menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perkembangan teknologi di tanah air.
Boni menjelaskan bahwa saat ini terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar akan talenta digital dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga pemerintah. Kondisi ini tentu memerlukan solusi strategis agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global di era digital. Kominfo sendiri telah menyiapkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini.
Menurut proyeksi Kominfo, gap talenta digital pada tahun 2030 mencapai 2.748.260 orang, dari total kebutuhan sebanyak 12.092.110 talenta. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang digital. Meskipun gap masih besar, ada indikasi positif bahwa kesenjangan ini semakin mengecil dibandingkan tahun 2023.
Menariknya, data Kominfo menunjukkan adanya disparitas antar wilayah. Jawa Tengah diprediksi akan menjadi wilayah dengan gap talenta digital tertinggi, mencapai 604.093 orang pada tahun 2030. Sementara itu, DKI Jakarta justru diprediksi mengalami oversupply atau kelebihan talenta digital sebanyak 225.014 orang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga diperkirakan mengalami kelebihan talenta digital sekitar 42 ribu orang.
“Setiap tahun kita membutuhkan sekitar 600 ribu talenta digital. Ini harus dihasilkan oleh perguruan tinggi dan politeknik,” ujar Boni, menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mengisi kebutuhan tersebut. Pada tahun 2024 ini saja, kebutuhan talenta digital mencapai 10.731.209, sementara ketersediaannya baru 6.507.904, menunjukkan urgensi untuk segera mengambil tindakan.
Untuk mengatasi masalah ini, BPSDM Kominfo menawarkan beberapa solusi. Boni menekankan pentingnya pendidikan vokasi bagi masyarakat, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki gelar pendidikan tinggi. Sertifikasi keahlian menjadi kunci untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Vokasi ini sangat dibutuhkan karena mereka memiliki skill yang lebih cepat untuk bisa diserap di dalam kebutuhan industri,” jelas Boni. Ia menambahkan bahwa sertifikasi digital dapat diperoleh melalui berbagai platform seperti literasidigital.id dan digitalent.komdigi.go.id, yang menawarkan kelas online dan webinar interaktif.
Proses sertifikasi melibatkan standar yang ketat, termasuk SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), KKNI PON, dan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Kominfo memberikan kewenangan kepada LSP untuk memberikan sertifikasi, bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). “Kami mengkhususkan untuk yang digital, tapi approval-nya nanti dari Kemenaker sehingga para LSP bisa memberikan sertifikasi kepada rekan-rekan semua,” kata Boni.
Selain itu, Kominfo juga memiliki beberapa balai dan sekolah, termasuk Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, yang sedang dalam proses transformasi menjadi politeknik digital. Sekolah tinggi multimedia ini tidak hanya berlokasi di Yogyakarta, tetapi juga di Medan dan Makassar. Ada juga tujuh lokasi balai lainnya di seluruh Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Cikarang, yang akan menjadi Digital Training Center (DTC).
BPSDM Kominfo juga memiliki program Digital Leadership Academy (DLA) yang telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, RRI, dan berbagai pihak lainnya, termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, NTT, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi. DLA menawarkan pelatihan intensif dengan durasi satu bulan (per batch) dan short course selama dua minggu.
DLA juga menjalin kemitraan dengan berbagai kampus, organisasi internasional, dan industri, termasuk APDI, AWS, Microsoft, United in Diversity, EPC, dan ICT dari UN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital di berbagai sektor. Dengan berbagai upaya ini, Kominfo berharap dapat mengurangi kesenjangan talenta digital dan mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi era digital yang semakin kompetitif.
