Kota Malang – Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang serta berbagai stakeholder terkait, memaparkan kinerja percepatan penurunan stunting secara virtual dari Ngalam Command Center (NCC) di Balai Kota Malang, Kamis (30/5/2024). Dalam paparannya kepada Tim Panelis Penilaian Percepatan Penurunan Kinerja Stunting Provinsi Jawa Timur, Wahyu menyampaikan berbagai program dan capaian penurunan kasus stunting di Kota Malang.
Penurunan Angka Stunting dan Peningkatan IPM
Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa penurunan stunting di Kota Malang terus menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi Kota Malang meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Jawa Timur, sebesar 84,00 pada tahun 2023, melampaui target P-RPJMD 2018-2023 yang sebesar 82,248.
“Berdasarkan tren bulan timbang periode 2018 hingga 2023, prevalensi stunting di Kota Malang terus mengalami penurunan. Tahun 2023 mencapai 8,75 persen turun dari 9,1 persen di tahun 2022. Per tanggal 17 Maret 2024 angka stunting berdasarkan bulan timbang juga turun sebesar 0,37% dibanding tahun 2023 menjadi 8,38 persen. Sementara jika berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada 2024 ini prevalensi stunting pun turun 0,7 persen menjadi 17,3 persen dibandingkan tahun 2023,” jelas Wahyu.
Strategi dan Program Penurunan Stunting
Wahyu menegaskan bahwa penurunan angka stunting menjadi agenda strategis dan prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Upaya ini didukung berbagai regulasi sebagai landasan pelaksanaan program dan strategi. Penyelesaian kasus stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Salah satu langkah strategis adalah melalui Rembuk Stunting yang melibatkan berbagai elemen untuk menyepakati program dan kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi.
Pemkot Malang juga memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran PKK dan kader posyandu. “Ada dukungan juga dari badan usaha atau komunitas seperti HIPMI Kota Malang, Korem 083/Baladhika Jaya, Baznas, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), YDSF, dan HIPPAM Mandiri yang diberikan kepada kelurahan, puskesmas, ataupun tim pendamping keluarga, dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB),” urai Wahyu.
Sistem Data Terintegrasi dan Inovasi Lokal
Salah satu kunci dalam pencegahan dan penanggulangan stunting adalah tersedianya data yang akurat. “Satunting (Satu Data Stunting) menjadi sistem untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait stunting secara terintegrasi melalui Dinsos P3AP2KB, Dinkes, serta rumah sakit dalam penanganan stunting,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot Malang juga memiliki fungsi preventif melalui sosialisasi kepada calon pengantin dan edukasi publik secara masif melalui media sosial dan media konvensional. Penanganan stunting juga dilakukan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan puskesmas dengan mendorong berbagai inovasi lokal. “Mereka adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka punya inovasi yang dikembangkan dan dilakukan,” pungkas Wahyu.
Dukungan dan Apresiasi dari Stakeholder
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder yang memberikan apresiasi kepada Pemkot Malang atas upaya penurunan stunting. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi seperti HIPMI, Baznas, dan YDSF menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengatasi masalah stunting di Kota Malang.
Langkah Positif untuk Masa Depan
Paparan kinerja percepatan penurunan stunting oleh Pj. Wali Kota Malang ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali komunitas yang terdampak oleh stunting. Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan penurunan angka stunting di Kota Malang dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
