Kota Malang, Zona Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kota Malang untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode anggaran 2024 menjadi Rp1,2 triliun. Hal ini dilakukan mengingat capaian PAD Kota Malang pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Upaya Optimalisasi PAD Kota Malang
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrahman, menekankan pentingnya optimalisasi pencapaian target PAD pada tahun 2024. “Dari target-target yang belum terpenuhi, sangat kami harapkan di tahun berikutnya, di 2024, harus sudah sesuai. Sehingga harapan masyarakat, khususnya soal pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat, menjadi yang terbaik,” ujar Abdurrahman.
Beliau menambahkan, “Target-target pendapatan yang belum terpenuhi di periode sebelumnya diharapkan bisa dicapai pada tahun 2024. Oleh karena itu, kami meminta PAD ditingkatkan menjadi Rp1,2 triliun.”
Penjelasan Pelaksanaan APBD 2023
Sebelumnya, pada Kamis, 30 Mei 2024, Penjabat Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memaparkan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.
Abdurrahman menjelaskan bahwa penjelasan kepala daerah mengenai pelaksanaan APBD adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah enam bulan penganggaran berakhir. “Jadi sesuai regulasi, pemda wajib melaporkan APBD tahun 2023 setelah enam bulan berakhir penganggarannya,” jelasnya.
Penyebab Tidak Tercapainya Target PAD 2023
Wahyu Hidayat menyatakan bahwa ketidaktercapaian target PAD pada tahun 2023 disebabkan oleh penyesuaian regulasi baru. Sebagai kepala daerah, ia mengaku telah melakukan evaluasi agar dapat mencapai target yang lebih optimal di tahun 2024. “Memang di 2023 kemarin ada beberapa target yang kami evaluasi dan sesuaikan. Karena ada beberapa ketentuan dan kebijakan yang harus dipedomani. Sudah kami sampaikan mengapa kegiatan tersebut tidak terealisasi, termasuk kami koreksi terkait target yang ditetapkan di 2023,” tutur Wahyu.
Wahyu juga menegaskan bahwa evaluasi ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Ia mengklaim bahwa langkah-langkah kebijakan yang mereka lakukan terkait penganggaran tahun 2023 sudah sesuai ketentuan.
Optimisme Terhadap Penganggaran Tahun 2024
Wahyu optimis bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Malang tahun 2024 nanti bisa lebih rendah dibandingkan SILPA tahun 2023 yang mencapai Rp199 miliar. “SILPA rata-rata berasal dari barang dan jasa. Tapi alhamdulillah kami bisa menekan SILPA kami. Mudah-mudahan ini menjadi catatan baik untuk APBD 2024 nanti,” tambah Wahyu.
Tantangan dan Harapan di Tahun 2024
Dengan dorongan dari DPRD Kota Malang dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, diharapkan target PAD sebesar Rp1,2 triliun dapat tercapai pada tahun 2024. Peningkatan PAD ini tidak hanya penting untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang secara keseluruhan.
Langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mengurangi SILPA. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan harapan.
Permintaan DPRD Kota Malang untuk peningkatan PAD merupakan langkah penting dalam memastikan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Malang dapat terus berjalan dengan baik. Dengan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang, serta evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang dilakukan, diharapkan target PAD tahun 2024 dapat tercapai dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Kota Malang.
