MALANG – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional tentang Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Acara yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri ini diikuti dari Ruang Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Selasa (2/9) pagi.
Rakor virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, ini merupakan agenda rutin mingguan yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Selain pengendalian inflasi, rapat juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional, seperti Program 3 Juta Rumah dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan kembali sejumlah instruksi penting yang telah disampaikan pada pertemuan 30 Agustus 2025. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret di tengah situasi saat ini.
“Beliau benar-benar menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia agar melaksanakan rapat bersama Forkopimda, duduk bersama dengan para tokoh atau unsur masyarakat yang berpengaruh, melaksanakan doa kedamaian, dan gencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pangan murah,” papar salah satu poin arahan Mendagri.
Selain itu, distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog harus dipastikan segera tersalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Mendagri juga memberikan instruksi tegas terkait gaya hidup pejabat. Para kepala daerah dan jajarannya dilarang memamerkan kemewahan (flexing) dan diminta menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
“Yang paling penting adalah semua Kepala Daerah dalam kondisi rawan harus berada di daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” lanjut arahan tersebut.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025. Mendagri menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah dan menghindari provokasi untuk memastikan situasi tetap stabil dan terkendali.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam Rakor tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Perangkat Daerah, perwakilan BPS Kabupaten Malang, serta Pimpinan Bank Indonesia.
