Zona Malang – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, memberikan pesan tegas mengenai esensi kepemimpinan kepada puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Menurutnya, kepemimpinan di birokrasi bukanlah sekadar jabatan, melainkan sebuah amanah untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
Pesan ini disampaikan saat membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XI dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVI Tahun 2025. Acara yang digelar di Gedung PSBB MAN 2, Kota Malang, pada Kamis (11/9) pagi ini bertujuan untuk mencetak para pemimpin birokrasi yang profesional dan adaptif.
Menjawab Tuntutan Birokrasi Modern
Dalam sambutannya, Wabup Lathifah Shohib menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman. Di era transformasi digital dan tata kelola pemerintahan modern, ASN tidak lagi cukup hanya cakap dalam urusan administrasi.
“ASN dituntut mampu menghadirkan inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berintegritas,” tegasnya.
Pelatihan ini, yang merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dirancang untuk meningkatkan daya saing birokrasi lokal. Hal ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional “Asta Cita” yang dicanangkan Presiden, yang berfokus pada responsivitas, pelayanan berbasis teknologi, dan efektivitas anggaran.
Pesan Kunci: Dari Wawasan hingga Kepekaan
Wakil Bupati Malang berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. Menurutnya, tantangan ke depan yang meliputi dinamika global, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks menuntut kompetensi kepemimpinan yang visioner, transformatif, sekaligus humanis.
“Melalui pelatihan ini, saya berharap agar para peserta tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga mampu melatih kepekaan, membangun jejaring, dan menumbuhkan komitmen sebagai agen perubahan,” tutur Wabup Lathifah.
Ia meyakini bahwa setelah mengikuti program PKA dan PKP, para calon pemimpin birokrasi ini akan semakin siap mengemban tanggung jawab dan menghadirkan solusi inovatif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang.
Pelatihan PKA dan PKP ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dengan metode blended learning (campuran daring dan tatap muka). Sebagai syarat kelulusan, setiap peserta diwajibkan merancang dan mengimplementasikan sebuah Proyek Perubahan, yaitu inovasi nyata yang dapat diterapkan di unit kerja mereka. Proyek ini akan menjadi salah satu penilaian utama dan dipantau oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang.
Tentunya Pelatihan ini adalah investasi Pemkab Malang untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuannya adalah agar para pejabat yang melayani Anda menjadi lebih responsif, solutif, dan inovatif dalam menangani kebutuhan masyarakat, mulai dari perizinan hingga layanan dasar lainnya.(Saif)
