KABUPATEN MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memberikan apresiasi tinggi kepada sejumlah satuan pendidikan yang dinilai sukses menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai start awal yang baik dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si, mewakili Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M. Momen apresiasi tersebut berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (26/11) pagi.
Tercatat ada empat sekolah yang menerima penghargaan karena dinilai berhasil menerapkan pola gotong royong dalam uji coba MBG. Sekolah-sekolah tersebut adalah SD Negeri Penarukan Kecamatan Kepanjen, SD Negeri 3 Ngadirejo Kecamatan Kromengan, SMP Negeri 2 Gondanglegi, dan SMP Negeri 1 Poncokusumo.
Penyerahan penghargaan ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Sinergi dan Optimalisasi Program MBG. Dalam forum tersebut, Pemkab Malang secara spesifik menekankan target “Zero Keracunan” dalam implementasi program makan gratis ke depannya.
“Badan Gizi Nasional memiliki tujuan jelas lewat program MBG ini, yaitu meningkatkan asupan gizi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Ini strategi vital untuk menekan angka stunting,” tegas Budiar di hadapan para Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang.
Lebih lanjut, Budiar menjelaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing tinggi menjadi target utamanya.
Tak hanya soal gizi, mantan pejabat senior ini juga menyoroti dampak ekonomi dari program tersebut. Menurutnya, MBG dirancang untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan UMKM, petani, peternak lokal, hingga pemasok bahan baku di sekitar sekolah.
Dalam arahannya, Budiar juga menyampaikan pesan tegas dari Menteri Dalam Negeri. Program MBG bersifat wajib dan harus sukses. Ia mengingatkan bahwa akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan instruksi ini dengan serius.
“Konsep ekonominya jelas, ada efek berantai (multiplier effect). Pengeluaran di satu sektor akan mendongkrak sektor lainnya,” ujarnya menjelaskan dampak investasi program ini terhadap perputaran ekonomi daerah.
Budiar menilai pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Pelibatan pembudidaya, BUMDes, hingga koperasi dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi yang positif sekaligus menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
Langkah Pemkab Malang dalam memberikan apresiasi kepada sekolah percontohan patut diacungi jempol sebagai motivasi. Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada seremonial, melainkan pada konsistensi pengawasan mutu pangan. Target “Zero Keracunan” harus menjadi harga mati. Jangan sampai niat baik memperbaiki gizi justru berujung masalah kesehatan karena kelalaian dalam standar kebersihan atau pengolahan, mengingat distribusi makanan ini melibatkan jumlah siswa yang sangat masif setiap harinya.
Selain itu, narasi pemberdayaan ekonomi lokal harus dikawal ketat agar tidak hanya menjadi jargon semata. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa suplai bahan baku (telur, sayur, daging) benar-benar diserap dari petani dan peternak kecil di Malang, bukan didominasi oleh vendor katering raksasa atau pemodal besar. Jika ekosistem “dari desa untuk desa” ini terbentuk, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan mencetak generasi cerdas, tetapi juga menjadi mesin baru penggerak ekonomi rakyat yang nyata.
