KOTA MALANG, Zona Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan terbuka. Komitmen ini ditegaskan lewat partisipasi aktif dalam ajang bergengsi Government Academic Forum 2025.
Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). Acara berlangsung meriah di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Kota Malang, pada Rabu (26/11) kemarin.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, hadir langsung mewakili Pemkot Batu. Sosok yang akrab disapa Mas Heli ini tidak hanya hadir sebagai tamu, namun didapuk menjadi salah satu narasumber utama dalam forum diskusi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mas Heli duduk berdampingan dengan sejumlah kepala daerah lainnya. Terlihat hadir pula Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Malang, dan Wali Kota Pasuruan yang turut membedah dinamika birokrasi daerah.
Mengusung materi bertajuk “Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan Berbagai Dinamika yang Terjadi di Lapangan”, Mas Heli menekankan poin penting soal kolaborasi. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak akan sukses jika dikerjakan secara parsial atau sepotong-sepotong.
Salah satu gagasan besar yang dilontarkan Mas Heli adalah konsep “Senyawa Malang Raya”. Ia menilai konsep ini sangat krusial untuk menyatukan visi pembangunan antarwilayah yang berdekatan.
“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk memperkuat ide Senyawa Malang Raya ini. Konsep ini menegaskan bahwa tidak boleh ada ego-sektoral dalam kolaborasi antarwilayah,” tegas Mas Heli di hadapan audiens.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah yang mampu bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan batasan administrasi yang kaku.
Tak hanya bicara konsep, Mas Heli turut membeberkan 15 program prioritas Pemkot Batu. Program-program ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan birokrasi modern dan kebutuhan riil warga Batu.
Deretan program tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan hingga ke level desa, program 1.000 Sarjana, hingga insentif bagi tenaga keagamaan. Sektor ekonomi pun tak luput dari perhatian lewat pengembangan Mall UMKM–PKL.
“Kami juga fokus pada optimalisasi ketahanan pangan, pembangunan Sport Center dan Artpreneur, hingga pembentukan BUMD yang khusus menangani sektor UMKM, Agrobank, dan Pariwisata,” imbuhnya memerinci.
Di penghujung paparannya, Mas Heli memberikan pesan reflektif kepada ratusan mahasiswa FISIP UB yang memadati auditorium. Ia mengingatkan bahwa masa depan tata kelola pemerintahan juga ada di tangan generasi muda.
“Bangsa ini maju bukan oleh satu pemimpin, tetapi oleh jutaan hati yang mau bekerja bersama,” pesannya disambut antusiasme peserta.
Agenda penting ini kemudian ditutup dengan seremoni Penandatanganan Komitmen Bersama Sinergitas Pemerintah Daerah dan FISIP UB. Langkah ini menandai dimulainya era baru kolaborasi riset dan inovasi kebijakan publik antara akademisi dan birokrat.
Gagasan “Senyawa Malang Raya” yang digaungkan Mas Heli adalah angin segar yang sudah lama dinantikan publik. Selama ini, masalah klasik seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan manajemen sumber daya air di Malang Raya sering kali terbentur tembok ego sektoral masing-masing daerah.
Jika komitmen ini benar-benar dijalankan, bukan sekadar jargon di atas kertas, maka penyelesaian masalah lintas wilayah akan jauh lebih efektif dan efisien.
Selain itu, langkah menggandeng akademisi (FISIP UB) dalam penyusunan kebijakan adalah keputusan cerdas. Program prioritas pemerintah, seperti “1.000 Sarjana” atau pembentukan BUMD baru, memerlukan kajian akademis yang matang agar tepat sasaran dan tidak memboroskan anggaran.
Sinergi antara “penguasa” dan “pemikir” ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy), bukan sekadar kebijakan populis sesaat.
